Pemerintah Korbankan Penerimaan Pajak demi <i>Tax Holiday</i>
Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: Medcom.id/Dian Ihsan)
Jakarta: Pemerintah telah merevisi aturan tentang insentif fiskal tax holiday dengan memberi kelonggaran lebih besar bagi dunia usaha untuk mendapatkan pembebasan pajak 100 persen.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah harus siap menanggung potensi kehilangan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak.

"Karena ini urusan pajak berarti pemerintah mengorbankan penerimaannya sebanyak tax holiday (yang diberikan)," kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Mei 2018.

Darmin menjelaskan pengajuan tax holiday nantinya melalui layanan perizinan terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).

Adapun terkait besaran potensi kehilangan penerimaan, kata Darmin, akan diketahui melalui sistem online single submission atau perizinan terintegrasi secara elektronik.

Sistem tersebut nantinya dilengkapi dengan 154 kode baku lapangan industri (KBLI) yang masuk dalam 17 sektor yang berhak menerima tax holiday. Sehingga saat investor mendaftar di OSS dan masuk dalam kategori 154 KBLI dan besaran investasinya sesuai syarat, maka investor otomatis mendapatkan tax holiday.

Darmin menambahkan, apabila sudah sesuai maka menteri keuangan akan menerbitkan surat konfirmasi yang berfungsi sebagai pemberitahuan bagi Ditjen Pajak terkait besaran tax holiday yang didapat investor dan menjadi pengurang penerimaan negara.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pihaknya baru bisa menghitung potential loss apabila telah ada perusahaan atau dunia usaha yang mendaftar fasilitas tersebut.

"Sekarang belum bisa dihitung dong, itu kan suatu skema yang baru akan berfungsi kalau ada yang daftar," kata Suahasil, April lalu.

Suahasil menjelaskan, tax holiday diberikan bagi jenis penanaman modal baru, atau wajib pajak lama namun melakukan investasi baru, sehingga pihaknya belum memiliki hitung-hitungan berapa kiranya potensi kehilangan tersebut.

Dirinya mengatakan, potensi kehilanga tersebut bisa dihitung setelah melihat bagaimana bisnis proses dari perusahaan yang investasi tersebut, kemudian bisa dilihat berapa pendapatannya (profit) dan juga biayanya.

"Profitnya berapa nanti kita bisa kalikan dengan taif PPh badan, itu yang kita bebaskan dengan adanya tax holiday," ujar dia.

Kendati PPh badannya dibebaskan, lanjut Suahasil, pemerintah tetap akan mendapatkan penerimaan dari sumber pajak yang lainnya seperti pajak penghasilan (PPh) karyawan, pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak bumi dan bangunan.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id