"Ya makanya, mungkin harus ada yang lebih cepat harus ada serangkaian insentif yang terintegrasi," terang Erani saat dihubungi, Rabu (16/7/2014) malam.
Menurutnya, yang namanya insentif itu multidimensi, bukan hanya tax allowance dan tax holiday. Insentif itu banyak jenisnya, misalnya insentif keringanan pajak, insentif dalam bentuk infrastruktur, sampai insentif dalam bentuk kepastian lahan.
"Nah itu harus diberikan sepaket harus disediakan oleh pemerintah. Harus diberikan serentak, misalnya kalau pemerintah memberikan pajak ringan tapi infrastruktur enggak diperbaiki, kan itu sama saja bohong," katanya.
Ekonom INDEF ini pun berharap pemerintah memberikan kemudahan izin investasi secara bersamaan untuk membuat pelaku ekonomi yakin bahwa peluang ekonomi di daerahnya itu menguntungkan.
Lebih lanjut, katanya, semua itu mesti lebih banyak diberikan dan diprioritaskan kepada pelaku ekonomi domestik, bukan dari asing. Menurut Erani, SDA di luar pulau Jawa cukup berlimpah seperti kelapa sawit (crude palm oil/CPO), pertambangan, maritim. Namun untuk pengembangan wilayah tersebut dibutuhkan infrastruktur, logistik, agar lebih memacu pelaku ekonomi domestik.
Menurutnya, dengan mendorong investor domestik akan meningkatan penyerapan tenaga kerja masyarakat Indonesia sendiri.
"Kalau saya melihat jenisnya berarti lebih proiritaskan asing, bagi domestik harusnya lebih besar. Isu nasionalisme, kita enggak boleh menutup asing, tapi domestik menjadi keniscayaan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
