Plh. Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kemendagri Edy Suharmanto (tengah) dalam workshop 'Pengembangan Dashboard Kecamatan'. Foto Istimewa.
Plh. Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kemendagri Edy Suharmanto (tengah) dalam workshop 'Pengembangan Dashboard Kecamatan'. Foto Istimewa.

Begini Cara Bina Adwil Perkuat Pengembangan Daerah

Husen Miftahudin • 01 November 2023 14:13
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) terus memperkuat pengembangan daerah, salah satunya dilakukan dengan workshop 'Pengembangan Dashboard Kecamatan'.
 
"Workshop ini dilaksanakan untuk mendiseminasikan konsep Dashboard Kecamatan sebagai tool camat dalam melakukan fasilitasi pemenuhan layanan dasar di desa melalui kualitas belanja pemerintah desa dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan pemerintah daerah dan pengembangan lebih lanjut konsep Dashboard Kecamatan," kata Plh. Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kemendagri Edy Suharmanto dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 1 November 2023.
 
Edy menuturkan tool yang dikembangkan ini dapat membantu kecamatan dalam melakukan analisis persoalan layanan dasar di desa sekaligus langkah-langkah konkret penyelesaiannya oleh camat, baik itu ke pemerintah desa maupun kepada pemerintah kabupaten/kota dalam kedudukannya sebagai hub antara desa dan pemerintah daerah berbasis data tematik dalam sistem sudah dikembangkan di desa.

Disebutkan, workshop ini untuk menyempurnakan dan mengembangkan kerangka kebijakan dalam menguatkan camat melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah tematik sehingga persoalan layanan dasar di desa dapat difasilitasi pemenuhannya melalui konsep bertemunya demand and supply dalam perencanaan pembangunan daerah.
 
"Pengembangan Dashboard Kecamatan merupakan langkah penting memperkuat posisi kecamatan untuk menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan untuk menyinergikan konsepsi pembangunan berdasarkan prakarsa dan masyarakat (bottom-up) dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga menghasilkan keseimbangan antara demand dan supply pelayanan dasar di perdesaan," terang Edy.
 

Tiga kegiatan utama


Edy menjelaskan, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Sub Komponen 1D merupakan pilot yang akan mengembangkan tiga kegiatan utama.
 
Pertama, mengembangkan kerangka akuntabilitas dari sisi permintaan. Kedua, mengembangkan kerangka koordinasi dan tanggapan. Ketiga, pengembangan portal berbasis web.
 
"Guna mendukung pelaksanaan tiga agenda dimaksud, dikembangkan panduan program dan dashboard kecamatan," tegas Edy.
 
Adapun workshop 'Pengembangan Dashboard Kecamatan' mengundang peserta sekretaris daerah yang berasal dari 10 provinsi dan sekretaris daerah dari 60 kabupaten, 71 peserta workshop pusat, serta sejumlah narasumber.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan