"Pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga mungkin, sehari, dua hari ini, akan diumumkan BPS (Badan Pusat Statistik). Perkiraan kita masih berada di angka minus tiga persen naik sedikit," ujar Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 2 November 2020.
Walaupun masih dalam kondisi minus, kepala negara menekankan bahwa hasil tersebut sudah menunjukkan tren yang positif bila dibandingkan kuartal sebelumnya. Sebagaimana diketahui, pada kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi nasional terperosok sampai ke angka -5,32 persen.
"Itu tren yang membaik, tren yang positif. Itu yang harus ditekankan dan jika dibandingkan negara lain kita masih jauh lebih baik," ucap Jokowi.
Presiden pun menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus menancap gas demi mengangkat tren positif tersebut. Kinerja pada kuartal keempat terutama dalam hal belanja pemerintah, sambung dia, harus benar-benar dimaksimalkan.
"Kita harus beri tekanan di kuartal keempat agar bisa masuk ke positif. Perbaiki lagi belanja anggaran. Itu harus dikejar," tegasnya.
Tidak berhenti di kuartal akhir, Jokowi ingin seluruh kementerian/lembaga pemerintah mulai mempersiapkan strategi menghadapi kuartal pertama 2021. Begitu menerima daftar isian pelaksana anggaran 2021, seluruh instansi sudah harus menjalankan kegiatan-kegiatan belanja.
"Begitu terima DIPA harus langsung ada lelang sehingga Januari, Februari, Maret tidak drop, lagsung terungkit naik," jelas Jokowi.
Dalam sidang paripurna itu, presiden begitu kuat menekankan pentingnya belanja negara. Hal itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan data yang ia terima, kinerja komponen utama yang selama ini mendorong perunbuhan ekonomi yakni konsumsi rumah tangga masih jeblok sampai minus empat persen.
"Saya mendapat angka konsumsi rumah tangga itu masih minus empat persen sehingga jadi kewajiban kita semua untuk memperkuat demand agar konsumi jadi lebih baik," paparnya.
Tidak hanya konsumsi rumah tangga, kinerja investasi juga diperkirakan masih dalam kondisi negatif yakni di kisaran negatif lima persen. "Saya sudah wanti-wantu kepada Kepala BKPM dan Menteri Kemaritiman dan Investasi supaya paling tidak di kuartal tiga kita minusnya di bawah lima persen, tapi ternyata belum bisa," sambungnya.
Ia pun meminta mulai tahun depan, seluruh kementerian/lembaga terkait mulai menggerakkan secara maksimal potensi-potensi yang ada di Indonesia untuk menarik modal masuk. Termasuk memanfaatkan fasilitas GSP bagi beberapa produk Tanah Air yang baru saja diperpanjang otoritas Amerika Serikat.
"AS sudah memberikan perpanjangan fasilitas GSP jadi ini adalah kesempatan. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang mendapat fasilitas ini dan kita harap ekspor kita bisa naik lompat. Syukur-syukur ini bisa dipakai untuk menarik investasi. Pelaku usaha mau bikin pabrik, perusahaan karena lebih menarik untuk ekspor ke AS," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
