Ilustrasi penerbitan SUN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBNS) khusus PPS - - Foto: dok Kemenkeu
Ilustrasi penerbitan SUN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBNS) khusus PPS - - Foto: dok Kemenkeu

Pemerintah akan Terbitkan SBN Khusus Program Pengungkapan Sukarela 9 Kali Tahun Ini

Eko Nordiansyah • 05 Maret 2022 13:28
Jakarta: Pemerintah berhasil melaksanakan setelmen atas transaksi pertama penerbitan dua seri Surat Utang Negara (SUN) khusus bagi wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Setelah penerbitan perdana tersebut, pemerintah masih akan menerbitkan SUN dan Surat Berharga Syariah Negara (SBNS) khusus PPS.
 
"Dengan keberhasilan transaksi ini, Pemerintah masih membuka penawaran penempatan dana ke investasi SBN sebanyak sembilan periode sepanjang 2022 terdiri dari empat SUN dan lima SBSN," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam keterangan resminya, Sabtu, 5 Maret 2022.
 
Setelmen transaksi pertama dua seri SUN khusus PPS dilakukan kemarin. Transaksi tersebut dilakukan pada 25 Februari 2022 melalui mekanisme Private Placement SUN dan diikuti oleh empat dealer utama SUN yang menyampaikan penawaran pembelian mewakili 10 Wajib Pajak yang mengikuti PPS.
 
Rincian kedua seri SUN dimaksud yaitu FR0094, tenor enam tahun jatuh tempo 15 Januari 2028, yield 5,60 persen, kupon 5,60 persen, dapat diperdagangkan, sebesar Rp46,35 miliar, dan USDFR0003, tenor 10 tahun jatuh tempo 15 Januari 2032, yield tiga persen, kupon tiga persen, dapat diperdagangkan, sebesar USD650 ribu.
 
"Pemerintah akan menawarkan SBN khusus dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela secara rutin bergantian antara instrumen SUN dan SBSN sebagaimana jadwal penerbitan (tentative) dan transaksi selanjutnya yaitu produk SBSN akan dilaksanakan pada 25 Maret 2022," ujar dia.
 
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan harta bersih yang diungkap dalam PPS telah lebih dari Rp23,1 triliun dengan harta komitmen investasi sebesar lebih dari Rp1,4 triliun. Ia berharap wajib pajak yang mengikuti PPS bisa memilih investasi SBN sebagai salah satu instrumen repatriasi.
 
"Peserta dengan komitmen investasi ini yang terus kami dorong untuk segera berinvestasi sebelum batas waktu yang ditentukan dalam PMK-196/2021. Investasi yang aman dan berisiko rendah tentunya ke SBN ini, yang rencananya akan ditawarkan pemerintah sebanyak sembilan periode sepanjang 2022," ungkapnya.
 
PPS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dengan cara pengungkapan harta yang belum dilaporkan. Dalam PPS, pemerintah memberikan kesempatan atas harta yang diungkapkan untuk diinvestasikan di dalam negeri. Wajib Pajak akan memperoleh keistimewaan pengenaan tarif terendah.
 
Kebijakan I yang digunakan untuk mengungkapkan harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat mengikuti Tax Amnesty memiliki lapisan tarif, 11 persen untuk deklarasi luar negeri, delapan persen untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi luar negeri, dan terendah enam persen untuk yang diinvestasikan di SBN/hilirisasi Sumber Daya Alam/Energi Terbarukan.
 
Adapun kebijakan II yang digunakan untuk mengungkapkan harta yang diperoleh 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 memiliki lapisan tarif, 18 persen untuk deklarasi dalam negeri, 14 persen untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi luar negeri, dan tarif terendah 12 persen untuk yang diinvestasikan di SBN/hilirisasi Sumber Daya Alam/Energi Terbarukan. Semua kebijakan berakhir sampai dengan 30 Juni 2022.
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif