Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan salah satu anggaran yang masih bisa ditambah adalah sektor kesehatan. Tahun depan, anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp255,3 triliun.
"Kalau pemerintah mau konsisten fokus atasi masalah pandemi, maka 2022 idealnya anggaran kesehatan tetap sama atau lebih tinggi dari Rp326 triliun seperti 2021," katanya kepada Medcom.id, Selasa, 7 September 2021.
Bhima menambahkan pembiayaan vaksinasi diperkirakan tetap membutuh dana yang tidak sedikit. Kemudian penguatan 3T, khususnya test dan tracing sebaiknya tetap dijaga demi mengantisipasi lonjakan kasus paska pelonggaran aktivitas masyarakat.
Selain itu, ia juga menyarankan agar anggaran perlindungan sosial bisa ditambah. Pasalnya dengan alokasi sebesar Rp427,5 triliun pada RAPBN 2022, anggaran ini dinilai masih terlalu sedikit untuk menghadapi tekanan ekonomi tahun depan.
"Tekanan ekonomi yang makin kompleks mulai dari rencana perubahan subsidi energi, inflasi dari sisi naiknya harga komoditas, dan imported inflation atau tekanan nilai tukar rupiah yang membuat harga barang impor lebih mahal," ungkapnya.
Sementara upaya pemerintah yang tengah mengajukan revisi Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) juga dinilai akan mempengaruhi pemulihan ekonomi tahun depan. Oleh karena itu, Bhima meminta kepada pemerintah untuk tetap memberikan insentif.
"Rencana kebijakan perpajakan yang tengah dibahas berisiko menurunkan konsumsi rumah tangga tahun depan. Misalnya soal kenaikan tarif PPN, dan bahan makanan yang masuk dalam objek PPN itu berdampak luas terhadap harga barang yang dibeli masyarakat," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
