"Saya berterima kasih kepada mereka yang terus tekun menangani covid-19 baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi dengan menggunakan anggaran yang memang harus responsif dan bergerak secara fleksibel karena covid bukan suatu tantangan yang statis," kata dia dalam webinar, Selasa, 14 September 2021.
Ia menambahkan, perkembangan covid-19 sejak tahun lalu memang menimbulkan ketidakpastian yang harus direspon oleh pemerintah. Bahkan tahun ini, perkembangan pandemi masih harus tetap diwaspadai karena bisa menimbulkan lonjakan kasus covid-19 seperti yang diakibatkan varian delta.
"Hari ini kita bicara tentang varian delta, awal tahun lalu kita bicara tentang varian alpha, sekarang kita bicara tentang varian MU. Ini lah yang menyebabkan kita semua meskipun 2020 sudah kita tutup dan ada akuntabilitas, kita tetap waspada," ungkapnya.
Sri Mulyani menceritakan, kebijakan anggaran pada tahun lalu dilakukan dengan merespon situasi pandemi covid-19 yang bergerak cepat. Oleh karena itu, program dan anggaran yang ada di kementerian/lembaga, termasuk di pemerintah daerah juga berubah mengikuti perkembangan covid-19.
Pada tahun lalu, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 202 sebagai respon kebijakan keuangan untuk Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berbagai klaster menjadi prioritas seperti kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, serta program prioritas
"Klaster mendukung kementerian/lembaga yang harus melakukan kegiatan untuk meringankan masyarakat atau membantu sektor-sektor yang terpukul, pemerintah daerah mendapatkan pinjaman, dan insentif usaha dalam bentuk perpajakan. Berbagai program PC PEN didesain di tengah krisis yang terjadi yang memang sangat dinamis," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
