Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang dipasang tinggi 5,4 persen, meski pertumbuhan penerimaan perpajakan dipasang moderat yakni hanya naik mendekati 10 persen. Disisi lain porsi utang dikurangi demi menekan defisit.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai bendahara umum negara yang menjadi pihak penyusun anggaran merespon anggapan tersebut. Ani sapaan akrabnya mengatakan tak ada yang salah dengan anggapan populis apalagi mendekati tahun politik, belanja yang menyasar pada bidang sosial kerap kaliartikan berbeda.
Ani menggarisbawahi, sebenarnya, apapun kebijakan anggaran yang dibuat pemerintah Jokowi sesuai dengan nawacita yakni memerayakan pembanginan dan memberi kesejahteraan semaksimal mungkin dengan tema membangun dari pinggiran.
"Kalau itu mau dianggap sebagai populis, ya iya. Tapi itu kewajiban seorang presiden yang dipilih, kan untuk menyejahterakan rakyatnya. Selama itu dilakukan menggunakan instrumen yang pruden dan bisa sustain," kata Ani dalam konpers APBN, di Kemenkeu, Rabu 25 Oktober 2017.
Lebih jauh, Ani mengatakan, diakui Ani, mendorong kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan memang menjadi tema dari kampanye Jokowi yang dituangkan dalam nawacita dan APBN.
Namun, jika dicocokkan dengan studi pembangunan di seluruh dunia, untuk mencapai hal tersebut maka kelompok miskin harus mendapatkan kesempatan yang sama, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi hingga akses listrik.
"Makanya presiden minta sanitasi, air bersih, KIP, KIS , pengeluaran untuk puskesmas diberikan. Karena sebenarnya itu kewajiban pembangunan," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
