Dalam rapat yang berlangsung hingga kurang lebih pukul 04.30 pagi tadi, Rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati belanja RAPBN-P 2015 adalah Rp1.984,1 triliun. Semua fraksi pun menyetujui hasil ini.
Artinya, kesepakatan ini membuat APBN pertama di pemerintahan Jokowi lebih rendah dari usulan yang mencapai Rp2.000 triliun. sebelumnya dalam APBN 2015 yang diajukan pemerintah SBY, nilai belanja mencapai Rp2.039,48 triliun.
Besaran kesepakatan alokasi belanja negara terbagi atas Rp1.319,5 triliun untuk pemerintah pusat, dan Rp664,6 triliun dialokasikan untuk daerah. Untuk belanja subsidi energi, yang dialokasikan adalah untuk elpiji Rp64,6 triliun dan listrik Rp73 triliun. Suntikan modal atau penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN ditetapkan Rp64,8 triliun.
Sementara, di sisi penerimaan negara dari perpajakan nonmigas ditargetkan Rp1.439,7 triliun. Dengan tax ratio 13,69 persen. Untuk target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minerba ditargetkan Rp52,2 triliun, PNBP kehutanan Rp4,7 triliun, PNBP perikanan Rp578,8 miliar, PNBP Kemenkumham Rp4,26 triliun. Kemudian dividen BUMN yang ditargetkan Rp36,9 triliun.
"Penerimaan negara ditargetkan Rp1.761,6 triliun. Berarti ada defisit Rp222,5 triliun atau 1,9 persen dari PDB," kata Anggota Banggar Djoko Ujiyanto, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2015).
Berikut asumsi makro RAPBN-P 2015 yang disepakati yakni:
- Pertumbuhan ekonomi 5,7 persen.
- Inflasi lima persen.
- Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,2 persen.
- Nilai tukar rupiah Rp12.500 per USD.
- Harga minyak Indonesia (ICP) USD60 per barel.
- Lifting minyak 825 ribu barel per hari.
- Lifting gas 1,22 juta barel setara minyak per hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
