"Enggak, itu tidak benar," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/10/2015).
Menurut Teten, pemerintah tahu betul keputusan BI Rate merupakan domain BI. Permintaan Jokowi tersebut, lebih ditekankan pada biaya-biaya administrasi perbankan yang dianggap terlalu tinggi sehingga menimbulkan inefesiensi bagi bank dan nasabah.
"Pemerintah tahu persis bahwa soal BI rate dan suku bunga itu adalah wilayah kewenangan BI," beber Teten.
Yang benar, kata Teten, pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) mengkaji ulang harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik.
"Pertanyaan Presiden kepada PLN dan Pertamina kemungkinan dikaji ulang harga BBM dan tarif listrik. Apakah turun atau tidak. Ini semua dalam konteks tadi bagaimana pemerintah mencari cara yang dampaknya langsung dirasakan oleh dunia usaha," pungkas mantan pegiat antikorupsi ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
