Untuk itu, Presiden juga meminta agar setiap kementerian mampu mengurangi peraturan-peraturan yang menghambat kerja.
"Sejak Januari harus sudah berlari cepat. Saya tidak ingin kita semua terjebak pada rutinitas, bussines as usual, monoton," kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip dari laman Setkab, Selasa (8/12/2015).
Presiden menekankan, semua jajaran kabinet agar membawa tradisi-tradisi baru, cara-cara baru, pola-pola baru.
"Ini harus di balik total. Semuanya harus pada orientasi hasil bukan orientasi prosedur," tegas Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, ada 42.000 aturan regulasi, baik berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peratuan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), yang tahun depan harus hilang minimal separuh di setiap kementerian.
"Aturan-aturan ruwet, Aturan-aturan yang menyebabkan kita ini terbelenggu sehingga tudak bisa cepat, tidak bisa fleksibel, tidak bisa melompat ini harus dihilangkan," tegas Presiden Jokowi.
Sidang Kabinet Paripurna ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, semua menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BIN Sutiyoso, dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
