Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. FOTO: Medcom.id/Desi Angriani.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. FOTO: Medcom.id/Desi Angriani.

Membedah Keunggulan APBN 2020

Ekonomi apbn RAPBN 2020 APBN 2020
Desi Angriani • 26 September 2019 16:23
Jakarta: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sudah diketok. Postur fiskal tersebut dipercaya lebih kuat dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.
 
Di dalam asumsi makro 2020, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3 persen, tingkat Inflasi sebesar 3,1 persen, nilai tukar rupiah rata-rata Rp14.400 per USD, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,4 persen.
 
Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia dipatok USD63 per barel, lifting minyak rata-rata 755 ribu barel per hari dan lifting gas rata-rata 1.191 ribu barel setara minyak per hari.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemerintah menentukan asumsi makro itu dengan memperhitungkan kondisi ketidakpastian global serta ancaman resesi ekonomi. Karena itu, peranan APBN dianggap penting sebagai instrumen counter cyclical.
 
Jika dilihat lebih jauh, fokus belanja pemerintah pusat 2020 dan belanja pemerintah 2019 hampir serupa. Pada APBN 2019, proyeksi belanja ditekankan untuk mendorong investasi dan daya saing melalui peningkatan kualitas SDM. Lalu meperkuat program perlindungan sosial, menyelesaikan pembangunan infrastruktur, melangsungkan reformasi birokrasi, serta memperkuat desentralisasi fiskal.
 
Sementara APBN 2020 juga diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM. Bedanya, alokasi anggaran serta program di bidang pendidikan dan kesehatannya jauh lebih banyak dan besar dari tahun lalu.
 
Untuk dana pendidikan, pemerintah menyiapkan Rp508,1 triliun. Dana itu dialokasikan bagi dana abadi penelitian dan perguruan tinggi, program KIP Kuliah, Kartu Prakerja dan keberlanjutan penyediaan layanan kesehatan (kenaikan besaran bantuan iuran).
 
Di bidang kesehatan, anggaran yang disiapkan mencapai Rp132,2 triliun. Dana tersebut guna mempercepat pengurangan stunting, penguatan promotif preventif, serta melanjutkan program jaminan kesehatan nasional. Nantinya, penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN-KIS mencapai 96,8 juta jiwa dengan alokasi Rp48,8 triliun.
 
Lebih lanjut, APBN 2020 difokuskan pada penguatan program perlindungan sosial. Dana sebesar Rp372,5 triliun bakal diproyeksikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, miskin dan rentan miskin. Bedanya dengan tahun lalu, program bantuan pangan tak lagi dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tapi Kartu Sembako bagi 15,6 juta keluarga miskin. Lalu program keluarga harapan untuk 10 juta keluarga miskin. Masing-masing memeroleh anggaran sebesar Rp28,1 triliun dan Rp29,1 triliun.
 
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan jumlah bantuan bagi penerima manfaat Kartu Sembako sebesar Rp150 ribu per bulan. Jumlah itu meningkat dibandingkan porgram BPNT yang hanya sebesar Rp110 ribu per bulan.
 
"BPNT diperkuat dalam bentuk Kartu Sembako perubahannya adalah jumlahnya per bulan ditingkatkan. Jumlah komoditi yang dibeli bisa jadi variatif, seperti beras, minyak, telor, minimal bantuan sudah meningkat," katanya dalam di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 26 September 2019.
 
Askolani menambahkan fokus fiskal berikutnya masih memproyeksikan akselerasi pembangunan infrastruktur dengan anggaran Rp423,3 triliun. Tahun depan pemerintah berencana membangun 49 unit bendungan, 18.758 meter jembatan, 19.879 ha irigasi, pembangunan jaringan internet di 57 kabupaten/kota serta pembangunan fasilitas air minum dan sanitasi.
 
Pembangunan infrastruktur tahun lalu dinilai belum optimal sehingga perlu dilanjutkan. Hal itu guna meningkatkan daya saing investasi dan ekspor, mendukung transformasi industrialisasi, antisipasi masalah sosial perkotaan serta mendorong K/L menggunakan skema pembayaran kreatif.
 
"Kalau sampai ke kab/kota dan desa, infrastruktur dapat mencukupi maka investasi bisa sampai ke sana dan perekonomian daerah tumbuh," terangnya.
 
Selain infrastruktur, APBN 2020 juga dirancang dalam menciptakan birokrasi yang efisien, melayani dan bebas korupsi dengan alokasi anggaran Rp261,3 triliun. Sementara itu, pemerintah menyiapkan Rp10 triliun sebagai dana fiscal buffer dalam mengantisipasi ketidakpastian tahun depan.
 
Adapun hal baru dan strategis pada rancangan APBN 2020 ialah insentif perpajakan berupa super deduction untuk kegiatan vokasi & litbang, mini tax holiday untuk investasi di bawah Rp500 miliar, serta investment allowance untuk industri padat karya.
 
Kemudian percepatan penyelesaian empat destinasi pariwisata super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika dengan sinergi lintas K/L dan Pemda. Lalu, mengalokasikan anggaran untuk Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Perguruan Tinggi serta Penambahan Dana Abadi Riset secara signifikan.
 
Di sisi lain, penguatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Penguatan DAK Fisik pada dua bidang baru yaitu sosial dan transportasi laut. Pengalokasian DAU Tambahan untuk penyetaraan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 
Dari berbagai program tersebut, pemerintah menargetkan Pendapatan Negara dalam APBN 2020 sebesar Rp2.233,2 triliun. Bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.865,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp367,0 triliun, serta Penerimaan Hibah sebesar Rp0,5 triliun.
 
Untuk Belanja Negara direncanakan sebesar Rp2.540,4 triliun atau meningkat 8,5 persen. Besaran Belanja Negara ini dialokasikan melalu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.683.5 triliun dan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp856.9 triliun. Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp884,6 triliun, dan belanja non K/L Rp798,9 triliun.
 
Subsidi energi disepakati sebesar Rp125,3 triliun yang terdiri dari subsidi BBM dan Elpiji Rp70,6 triliun, subsidi listrik Rp54,8 triliun, serta cicilan kurang bayar ke Pertamina sebesar Rp2,5 triliun. Melalui perhitungan pendapatan dan pembelanjaan ini, pemerintah dan DPR menetapkan target defisit anggaran sebesar Rp307,2 triliun atau setara 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif