Kejadian ini pun berdampak sistemik, mulai dari pencopotan jabatan sang pejabat pajak, hingga memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Bahkan, masyarakat menjadi malas untuk melapor SPT Tahunan.
Lalu, apa tanggapan Sri Mulyani?
"Saya memahami pandangan-pandangan dan juga berbagai ekspresi kekecewaan dari masyarakat Indonesia. di dalam menyampaikan pandangan mereka. Apakah Ditjen Pajak merupakan instansi yang bisa dipercaya dengan munculnya kasus ini atau dengan munculnya suatu gaya hidup hedonis, mewah dari jajaran direktorat jenderal pajak yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai harta yang bersangkutan," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat, 24 Februari 2023.
Terkait hal itu, Bendahara Negara ini menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia, pajak dan APBN adalah instrumen negara Indonesia, instrumen semua masyarakat.
"Ini adalah uang kita, selalu kita menggunakan hashtag uangkita. Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang sangat penting, dan itu tentu merupakan kewajiban yang diatur UU. Kami memahami perasaan masyarakat, namun kita juga menyampaikan response correct," tegas Menkeu.
| Baca juga: Breaking News! Sri Mulyani Copot Tugas dan Jabatan Rafael Alun Trisambodo |
Masyarakat bisa ikut jaga Ditjen Pajak
Sri Mulyani pun memahami persepsi masyarakat dan juga kondisi faktual yang disampaikan mengenai tingkat kepercayaan dan amanah yang diemban Dirjen Pajak."Saya berharap masyarakat ikut di dalam menjaga suatu institusi dan instrumen yang penting bagi negara. Ini adalah uang kita, uang rakyat, jadi kewajiban perpajakan adalah kewajiban yang diatur UU, dan hasil dari pajak juga dinikmati oleh masyarakat sendiri. Apakah itu di bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial," jelasnya.
Belanja di 2023
Sejalan dengan itu, Menkeu membeberkan pada 2023 ini pihaknya akan membelanjakan anggaran di bidang pendidikan sebesar Rp608,3 triliun, untuk kesehatan sebesar Rp169 triliun, bantuan sosial dan perlindungan sosial sebesar Rp479 triliun, dan untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dan ekonomi."Kita tetap berkomitmen mengelola penerimaan negara dan membelanjakan sesuai aturan perundang-undangan, dengan integritas dan profesionalitas yang penuh," ujar Sri Mulyani.
Dirinya pun mengimbau kepada masyarakat yang kecewa dan marah terhadap tingkah laku putra seorang jajaran Kemenkeu, untuk tidak memengaruhi komitmen bersama dalam membangun Indonesia.
"Kami akan terus terbuka, membuka diri, transparan, dan akan terus menerima koreksi dari seluruh lapisan masyarakat. Karena ini adalah institusi publik, institusi kita semuanya. Jadi kita mengimbau dan mengajak masyarakat, ayo kita berpikir dan menjaga sikap untuk terus membangun secara konstruktif hal-hal yang terjadi, pengkhianatan, atau tindakan-tindakan kejahatan yang melanggar integritas, kita koreksi tapi itu tidak boleh membuat kita menyerah. Saya percaya masyarakat memberi kesempatan kepada kami untuk memperbaiki," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
