Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan nota keuangan yang dibacakan presiden secara jelas dan mendorong investasi ke ranah infrastruktur.
"Sebetulnya dari total yang dibacakan presiden lebih clear ya. Bahwa orientasinya memang lebih banyak mendorong infrastruktur kemudian lebih membuka fasilitas untuk pengusaha," jelas Franky usai konferensi pers di Kantor BKPM, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta (14/8/2015).
Franky menjelaskan, untuk membuka fasilitas menarik untuk investor dibutuhkan penekanan pada cost logistic. Kemudian memberikan akses lebih banyak ke daerah industri seperti Kawasan Ekonomi Khusus. Dari BKPM akan melakukannya dengan penawaran satu paket meliputi wilayah kerja, power plant, dan perizinanannya.
"Sementara BKPM berdiskusi dengan menteri ekonomi, bagaimana KEK itu menjadi sudah ditawarkan satu paket misalnya dengan pelabuhan, power plant, dan izinnya satu paket. Sehingga izinnya itu lebih mudah untuk ditawarkan kepada para investor tentang kawasan ekonomi khusus tersebut," jelas dia.
Franky juga mengatakan ada dua hal yang sedang diurus. Pertama terkait dengan kebijakan fiskal. Kedua terkait pembuatan paket untuk para investor.
"Jadi misalnya KEK itu bebas bea masuk, untuk semua barang baku atau barang modal. Untuk main industrinya itu dapat tax holiday. Untuk non-main dapat tax allowance. Tapi industri. Kemudian itu dari kebijakan fiskal. Dari BKPM dengan adanya KEK satu paket dengan pelabuhan. Misal di Teluk Bintuni butuh gas, jadi bagaimana kita untuk mengalokasi kan untuk gas. Jadi untuk industri oil chemical," beber dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
