Pertama, mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP), Kedua, program prioritas dan pagu indikatif yang disampaikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil.
"Ketiga, ease of doing business, di mana Presiden memberikan arahan agar Indonesia yang berada di ranking 109, mudah-mudahan bisa diturunkan sampai angka sekitar 50 dari 189 negara," ungkap Pramono, di ruang sidang Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Keempat, adanya kebijakan one map policy. Pria yang biasa disapa Pram ini menambahkan, Presiden meminta kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin untuk menyampaikan data-data tentang kemiskinan dan gini rasio. Namun yang paling lama pembahasannya, menurut dia, adalah menyangkut RAPBNP.
"Inti dari RAPBNP nanti akan disampaikan lebih detail oleh Menkeu, agar pertumbuhannya tetap dijaga 5,3 persen, kemudian kursnya itu kurang lebih yang sebelumnya diperkirakan Rp13.900 per USD menjadi Rp13.400 per USD. Serta dilakukan penghematan kurang lebih Rp50,6 triliun. Dan kami meyakini bahwa ini akan bisa dilakukan. Akan disampaikan bapak Menkeu apa saja yang bisa dihemat," jelas pria berkacamata tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
