Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: MI/Panca Syurkani)
Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Pemerintah Longgarkan Investasi Asing & Proteksi UMKM

Ekonomi paket kebijakan ekonomi daftar negatif investasi
Desi Angriani, Suci Sedya Utami • 11 Februari 2016 15:31
medcom.id, Jakarta: Pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014.
 
Aturan tersebut menjelaskan tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).
 
Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, ke-19 bidang usaha itu tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana/madya dan/atau risiko kecil/sedang dan/atau nilai pekerjaan kurang dari Rp10 miliar.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam aturan DNI sebelumnya, dipersyaratkan adanya saham asing sebesar 55 persyaratan di bidang-bidang usaha seperti jasa pradesain dan konsultasi, jasa desain arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa arsitektur lainnya, dan sebagainya.
 
Selain itu, terdapat 39 bidang usaha yang dicadangkan, untuk usaha mikro kecil menengah dan Koperasi (UMKMK) diperluas nilai pekerjaanya dari semula sampai dengan Rp1 miliar menjadi sampai dengan Rp50 miliar.
 
Dia menjelaskan, kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain.
 
Menurut Darmin, untuk memperluas kegiatan usaha UMKMK itu dilakukan reklasifikasi dengan menyederhanakan bidang usaha. Misalnya 19 bidang usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi dijadikan satu jenis usaha.
 
"Karena itu jenis/bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK menjadi lebih sederhana dari 139 menjadi 92 kegiatan usaha," ujar Darmin, dalam konferensi pers saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi X, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/2/2016).
 
Sedangkan untuk kemitraan yang ditujukan agar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) bekerja sama dengan UMKMK yang semula 48 bidang usaha, bertambah 62 bidang usaha sehingga menjadi 110 bidang usaha.
 
Bidang usaha itu antara lain usaha perbenihan perkebunan dengan luas 25 hektare (ha) atau lebih, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, dan sebagainya. UMKMK juga tetap dapat menanam modal, baik di bidang usaha yang tidak diatur dalam DNI maupun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan lainnya.
 
Darmin mengatakan DNI ini telah dibahas sejak 2015, dan sudah melalui sosialisasi, uji publik, serta konsultasi dengan Kementerian/Lembaga, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif