"Dilema ini yang kita lihat sangat nyata, oleh karena itu harus kita masukkan di dalam desain 2021 mengenai pemulihan ekonomi tahun depan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam video conference usai rapat terbatas di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2020.
Sri Mulyani menjelaskan ketidakpastian tersebut membuat pemerintah terus memperbaiki desain Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Termasuk asumsi makro yang menjadi target tahun depan.
Pemerintah dan DPR sebelumnya sudah menyepakati asumsi makro dan postur RAPBN 2021, dengan target pertumbuhan ekonomi 4,5 hingga 5,5 persen di 2021.
"Pemerintah melihat suatu ketidakpastian itu dengan meningkatnya covid, terutama di bulan terakhir di pembukaan ekonomi di seluruh dunia. Dan ini membuat kecepatan pemulihan kemungkinan agak terancam. Oleh karena itu, langkah-langkah penanganan covid memang harus tetap dilakukan," jelasnya.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah akan terus memfinalisasi RAPBN 2021 yang nantinya disampaikan Presiden Jokowi dalam Nota Keuangan pada Agustus 2020. Perubahan terhadap postur APBN 2021 dan pagu indikatif akan disampaikan ke DPR.
"Maka kita melihat bahwa postur APBN untuk 2021 yang sudah disepakati dalam pagu indikatif dengan DPR dengan defisit sebesar 4,15 persen dari PDB itu perlu untuk diperlebar mengingat ketidakpastian yang sangat tinggi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
