"Kalaupun ada (pegawai Pajak tidak berintegritas), sekarang itu tidak banyak. Itu kita sebut oknum. Saya Ketua Tax Center Unas. Dulu, kalau kerja sama dengan Pajak, mereka masih mau terima (uang) kalau kita minta menjadi narasumber, sekarang sudah tidak mau," tuturnya saat dihubungi, Jumat, 3 Maret 2023.
Pun demikian dengan suasana di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Erwin menyebut KPP dahulu adalah tempatnya lobi-lobi agar wajib pajak (WP) bernegosiasi agar pajak yang dibayarkan rendah.
Sekarang, sambungnya, sudah berbeda. Sekat-sekat antara WP dan petugas kini dibuat setengah badan sehingga setiap orang bisa melihat dan menimbulkan kecurigaan ketika terjadi negosiasi besaran pajak.
"Kalau sekarang, kita lihat sudah terbuka. Pelayan kepada WP itu sudah tidak ada sekat-sekat seperti dulu. Dulu, setiap kamar enggak bisa dilihat dari luar. Itu banyak transaksi gelap. Sekarang, sudah dibuat setengah badan biar orang saling curiga," paparnya.
"Jadi, integritas (pegawai Pajak Kemenkeu) sudah terbangun. Ini contoh riil," sambungnya.
| Baca juga: Flexing versus Ghosting |
Minim penyimpangan oleh petugas
Erwin melanjutkan, penyetoran pajak saat ini dilakukan dengan transfer melalui bank. Kebijakan tersebut memperkecil terjadinya penyimpangan oleh petugas di KPP.Menurut Erwin, membaiknya integritas pegawai Kemenkeu, khususnya di DJP, tidak lepas dari kepemimpinan Sri Mulyani. Sebab, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini merupakan Menteri Keuangan (Menkeu) pertama yang mendorong audit instansi negara.
"(Kemenkeu) sudah banyak berubah sejak dipimpin Sri Mulyani bahkan beliau yang satu-satunya yang mendorong dilakukan audit kepada kementerian/lembaga negara. Sebelum era Sri Mulyani, kementerian tidak pernah diaudit. Itu lebih liar lagi," ungkapnya.
Karenanya, Erwin menyayangkan munculnya gerakan tolak bayar bajak ekses gaya hidup mewah dan pamer kekayaan (flexing) oleh segelintir pegawai Kemenkeu. Pangkalnya, akan berdampak serius terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.
"Sebagai warga negara yang baik, jangan (gerakan tolak bayar pajak) dilakukan karena kalau riil terjadi, banyak dampak negatif. Selain biaya negara tidak tercapai, bisa jadi program-program pemerintah skala prioritas, seperti IKN dan infrastruktur yang mengarah masyarakat kecil, terganggu. Itu tidak kita inginkan bersama," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
