Dalam rapat koordinasi antara Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, dana APBN diusulkan untuk membeli impor bahan baku obat bisa ditekan dengan mengembangkan industri hulu farmasi.
"Pada dasarnya bicara strategi karena pemerintah pengeluarannya cukup besar untuk obat dalam setahun melalui BPJS," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2016) malam.
Menurut Darmin, Pemerintah sednag berupaya membuat standar agar penggunaan obat untuk layanan kesehatan menggunakan produk dalam negeri. Darmin mengatakan, nantinya strategi ini akan masuk dalam deregulasi atau paket kebijakan jilid selanjutnya.
"Kita masih akan membahasnya, jadi belum akan dikeluarkan minggu depan, karena masih perlu pembahasan dua sampai tiga kali lagi, jadi mungkin massuk paket 10 atau 11," ujar dia.
Sementara itu, Franky menambahkan, minggu depan rencananya hal ini akan dibawa ke rapat terbatas. Sehingga keputusannya akan menunggu arahan dari Presiden Jokowi.
Dirinya menjelaskan, Pemerintah sangat konsen terhadap besarnya impor bahan baku obat. Untuk itu, Pemerintah berniat mendorong industri hilir farmasi dalam negeri untuk bisa masuk ke hulu. Franky menyebut, beberapa industri hilir farmasi yang existing di Indonesia pun sudah muli menjajaki ke hulu. Maka dari itu Pemerintah tentu mendorong adanya investasi di sektor ini. Apalagi industri ini merupakan industri yang menjanjikan.
"Kalau misalkan industri bahan baku obat ini berdiri, setidaknya ada jaminan pasar melalui program jaminan kesehatan, dari pada impor lebih baik investasi dalam negeri dan memberikan dukungan itu," ujar Franky.
Bentuk Dorongan Pemerintah
Pemerintah pun tentu akan memberikan insentif untuk investor yang mau masuk dalam pengembangan industri ini, tak hanya untuk investor dalam negeri tapi juga luar negeri. Meski dirinya tidak menyebutkan secara detail insentif tersebut, namun setidaknya ada tax allowance dan tax holiday yang siap dibagikan. Selain itu, ketersediaan tenaga kerja di sektor ini pun masih sangat minim, sehingga memungkinkan adanya dukungan menggunakan tenaga kerja asing pun terbuka.
"Bahan baku obat perlu penelitian paling cepat skala 5 tahun maka butuh partner dari luar sehingga ada mekanisme joint venture atau transfer teknologi. Artinya kalau pemain dalam negeri bisa diberikan dukungan tadi, termasuk insentif fiskal, percepatan dalam izin obatnya tentu akan lebh maju lagi, rencana terealisasi," jelas Franky.
Lebih jauh, kata Franky, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, diharapkan pengembangan industri ini bisa menyasar pasar ekspor di luar. Sehingga pemerinah diharapkan berikan dukungan untu mereka masuk ke pasar ekspor dengan sekitar 30-40 persen dan 50-60 persen untuk mengisi pasar dalam negeri.
"Pemerintah sudah memetakan bahan baku apa saja yang bisa dihasilkan di Indonesia, siapa saja industrinya, dan sudah dalam tahapan bagaimana. Semua rencana itu dengan terintegrasi semua K/L memberikan dukungan, ini contoh Indonesia incorporated, kombinasi antara pemerintah dan pelaku usaha swasta dan BUMN," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
