Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan keyakinannya akan tidak akan ada kebuntuan, karena pemerintah akan mencari kompromi dan jalan keluar.
"Kami meyakinilah apapun anggota DPR dan pemerintah pasti tujuannya untuk bagaimana APBN itu
sebagai 'vehicle' untuk menyejahterakan rakyat," katanya di Sumatera Selatan sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (29/10/2015).
Menurut dia, persoalan yang sekarang ini dipermasalahkan oleh beberapa fraksi dan anggota dewan diharapkan bisa diambil jalan keluarnya.
"Tentunya kami berkomunikasi dengan partai pendukung dan yang tidak pendukung. Dan juga jangan sampai APBN ini di-votinglah," ucapnya.
Komunikasi langsung dengan DPR, kata dia, dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Lihut Binsar Panjaitan dan dirinya.
"Tadi juga Menkeu sudah memberikan laporan," imbuhnya.
Presiden memberikan arahan kepada sejumlah menterinya agar meminimalisasi perbedaan dalam pembahasan RAPBN 2016. Apalagi APBN 2016 merupakan APBN yang akan menjadi APBN pemerintahan Jokowi-JK sehingga diharapkan mampu menerjemahkan harapan dalam nawacita.
"Arahannya adalah karena APBN kali ini betul-betul yang nanti akan menjadi APBN Presiden kan. Dengan demikian diharapkan betul-betul apa yang menjadi keinginan Presiden dalam nawa cita itu bisa diterjemahkan. Nah itu yang sekarang diminta untuk Menkeu, kalau memang masih ada perbedaan diminta untuk diminimalisir, dicari jalan keluar dan titik tengahnya," tuturnya.
Dia menambahkan, Presiden, tak akan menghubungi partai-partai politik tersebut secara langsung, melainkan melalui menteri-menterinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
