Hal ini diungkapkan Ekonom Firmanzah yang menuturkan hal itu hanya akan menambah ketidakpastian ekonomi Indonesia disaat tekanan dari perekonomian global.
"Janganlah pejabat malah berargumen satu sama lain," ungkapnya, ditemui dalam Economic Review 2015 dan Outlook 2016, di Restoran Meradelima, Jakarta, Rabu (25/11/2015).
Menurutnya, persoalan BI Rate bisa dibahas di Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK). Dia mengatakan dalam forum itu ada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Ada pemerintah dan BI juga, jadi dihamonisasikan kebijakan itu, kalau beda pendapat bisa diselesaikan di sini. Jangan otoritas fiskal mengkritik otoritas moneter. Dan moneter bertahan dengan kritikan yang ada. Itu jangan dibahas lah," urai Firmanzah.
Selain dibahas di FSSK, dia pun melihat, permasalahan perbedaan pendapat terkait BI Rate bisa diselesaikan dalam Rapat kabinet.
"Ketika paket kebijakan keluar itu ada pemerintah, BI dan OJK. Jadi keluar satu suara. Paket kebijakan ekonomi itu pun untuk mendorong ekonomi dalam negeri," pungkas Firmanzah yang juga mantan Staf Khusus di zaman Presiden SBY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
