Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong agar pemda bisa membelanjakan anggarannya untuk mendukung masyarakat dan perekonomian di masing-masing wilayah.
"Kita harapkan pemda bisa terus mendorong (belanja), terutama pada saat ekonominya mulai mengalami penurunan, dana Rp278,73 triliun tersebut diharapkan bisa menjadi faktor untuk mendorong pemulihan ekonomi lebih kuat lagi, utamanya pada triwulan terakhir ini," ujarnya dalam konferensi pers APBN, Kamis, 24 November 2022.
Dorongan itu terus diberikan lantaran pemerintah pusat telah menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) untuk perekonomian daerah. Alih-alih digunakan, dana itu justru ditimbun di perbankan.
Hingga Oktober 2022, pemerintah pusat telah menyalurkan TKD sebesar Rp679,2 triliun. Transfer tersebut berperan besar pada kondisi pendapatan pemda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kemenkeu mencatat, realisasi pendapatan pemda di Oktober 2022 mencapai Rp867,26 triliun, atau 76,5 persen dari target pendapatan APBD sebesar Rp1.134,03 triliun. Realisasi itu naik 0,7 persen dari periode yang sama di 2021, yakni Rp861,07 triliun.
Komposisi dari pendapatan daerah tersebut berasal dari TKD sebesar 66,3 persen, pendapatan asli daerah (PAD) 28 persen, dan pendapatan lainnya 5,7 persen. Dominasi transfer pemerintah pusat pada pendapatan pemda menggambarkan ketergantungan yang cukup tinggi.
| Baca juga: Sri Mulyani: Belanja Negara Sudah Terserap 75,7% per Oktober |
Karenanya Sri Mulyani juga mendorong pemda bisa meningkatkan dan mengoptimalisasi potensi pendapatan daerah. "Ini khususnya untuk PAD supaya pemda bisa mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat," kata dia.
Sedianya peningkatan juga terjadi di sisi belanja. Tercatat belanja APBD mencapai Rp732,89 triliun, 61,2 persen dari alokasi belanja sebesar Rp1.196,3 triliun. Realisasi ini tumbuh 3,5 persen bila dibandingkan dengan belanja APBN Oktober 2021 yang tercatat Rp707,90 triliun.
Peningkatan belanja tersebut didorong untuk terus diakselerasi. Ini agar dana TKD yang disalurkan pemerintah pusat dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan perekonomian tiap wilayah, alih-alih mengendap di perbankan.
"Kita lihat beberapa daerah, tidak hanya provinsi, tapi juga kabupaten/kota, beberapa menunjukkan adanya jumlah dana yang cukup besar di perbankan yang mungkin kita melihat harus lebih teliti lagi, apakah ini temporary atau kah ini sifatnya lebih permanen," kata Sri Mulyani.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
