Ilustrasi. Foto: dok MI/Ramdani.
Ilustrasi. Foto: dok MI/Ramdani.

Meski Masih Aman, Pemerintah Diminta Segera Kendalikan Utang

M Ilham Ramadhan • 25 Mei 2022 21:30
Jakarta: Rasio utang Indonesia disebut masih berada dalam kondisi aman lantaran berada di bawah ketentuan. Kendati demikian pemerintah diminta untuk bisa mengendalikan dan menjaga posisi utang demi keberlanjutan fiskal negara.
 
"Rasio utang Indonesia saat ini (Maret 2022) adalah 40,39 persen dari PDB. Rasio utang ini dikatakan masih aman karena masih sejalan dan berada di bawah amanat UU 17/2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan rasio utang terhadap PDB harus berada di bawah 60 persen," ujar Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko dalam sebuah webinar, Rabu, 25 Mei 2022.
 
Handoko mengatakan, kenaikan rasio utang yang terjadi di Indonesia utamanya disebabkan oleh kebutuhan penanganan pandemi covid-19. Selain itu, penarikan utang juga dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat rentan dan miskin dari dampak pagebluk.
 
Hal itu menurutnya tercermin dari peningkatan realisasi belanja pemerintah pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan stimulus kepada dunia usaha selama dua tahun terakhir.
 
Dengan kata lain, peningkatan utang tak bisa dihindari. Namun kondisi kenaikan utang Indonesia dinilai tidak akan memberi dampak berat seperti yang dialami oleh Sri Lanka. Akan tetapi, kondisi gagal bayar yang dialami oleh Ceylon itu dikhawatirkan dapat memberi dampak rambatan ke negara berkembang lainnya.
 
"Sri Lanka saat ini mengalami pengelolaan utang yang kurang menggembirakan yang dikhawatirkan berpotensi menjalar ke negara berkembang lainnya dan dapat memperdalam luka sekaligus memperlambat pemulihan ekonomi secara global," kata Handoko.
 
Karenanya, dia menekankan agar pemerintah mampu mengelola utang dengan baik agar kredibilitas fiskal Indonesia dapat tetap terjaga. "Pengelolaan utang negara meski mengalami berbagai tantangan, tentu harus dilakukan dengan baik agar pemerintah tetap mampu menjaga kemampuan dan kredibilitas dalam pelunasan pokok utang dan bunga-bunganya," tambah Handoko.
 
Di kesempatan yang sama, Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN Agus Eko Nugroho mengatakan, peningkatan utang yang terjadi di Indonesia akan berdampak pula pada tingkat defisit anggaran nasional.
 
Apalagi tren peningkatan defisit telah terlihat jauh sebelum pandemi covid-19 merebak dan mengganggu stabilitas perekonomian. Karenanya dibutuhkan perbaikan pengelolaan anggaran untuk mengoptimalisasi kinerja sumber-sumber penerimaan negara agar pembiayaan tak melulu bergantung pada penarikan utang.
 
"Ini tentunya berimplikasi pada bagaimana melakukan restrukturisasi utang luar negeri harus dibenahi, serta bagaimana mengupayakan investasi langsung serta pembangunan infrastruktur bisa mengarah pada penguatan dan elastis dengan pertumbuhan ekonomi kita," kata Eko.
 
Upaya optimalisasi sumber penerimaan negara mesti dilakukan. Sebab kinerja pendapatan negara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif stagnan. Sementara di saat yang sama belanja negara justru memiliki tren peningkatan yang signifikan.
 
Karena kondisi itu, menurut Eko, pemerintah menarik utang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran. Dia berpendapat, hal tersebut bisa diantisipasi dengan upaya pendalaman pasar uang dan membenahi sistem perpajakan negara.
 
Adapun berdasarkan data APBN April 2022, utang Indonesia tercatat sebesar Rp7.040,32 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 39,09 persen. Posisi itu tercatat mengalami perbaikan lantaran pada Maret 2022 rasio utang Indonesia mencapai 40,39 persen.
 
Utang per April 2022 itu berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp6.228,90 triliun, atau 88,47 persen dari total utang. Sementara Rp811,42 triliun utang lainnya berasal dari pinjaman dalam maupun luar negeri, atau 11,53 persen dari total utang.
 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif