Ketiga direktorat jenderal yang dimaksud yaitu Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Anggaran, dan Ditjen Perbendaharaan. Mereka diharapkan bisa saling bersinergi untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berkualitas.
"Dari analisa belanja pemerintah itu kita bisa terus mengidentifikasi hal-hal yang masih bisa diperbaiki dalam cara perencanaan anggaran, alokasinya," kata dia ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 November 2017.
Dengan begitu, Menkeu berharap agar tumpang tindih anggaran bisa dikurangi. Selain itu langkah ini juga menunjukkan demokrasi, otoritas antara pusat dan daerah, akuntabilitas dan kemudian efisiensi agar semua pihak bisa lebih fokus.
"Yang sampaikan kemarin value for money, jadi setiap uang dari APBN itu harus memberikan value atau manfaat yang terbesar bagi masyarakat. Nah caranya adalah kita akan terus melakukan penelitian detail dan kemudian bekerja sama," jelas dia.
Menurut dia kerja sama bisa dilakukan dengan kementerian/lembaga terkait, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), hingga pemerintah daerah. Dengan kerja sama ini juga, Sri Mulyani berharap agar pembagian tugas bisa semakin jelas.
"Kayaknya yang sangat urgent, seperti tadi definisi dari pembagian tugas. Kemudian satuan biaya, definisi dari berbagai kegiatan yang sebetulnya bisa distandarisir antara pusat dan daerah. Karena sekarang daerah itu mengatur sendiri juga dan kadang standarnya sangat berbeda," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
