Dirinya menambahkan, koordinasi dalam tim yang berisi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan OJK ini harus berjalan dengan baik. Bukan hanya dalam situasi krisis, tetapi juga dalam situasi normal.
"Koordinasi ini perlu, karena kadang mudah disampaikan tapi sangat sulit dipraktikan sehingga harus digarisbawahi. Untungnya koordinasi jadi bagian yang dituangkan langsung di UU ini. Memang sebelum mengambil keputusan harus ada koordinasi, koordinasi jadi proses di dalam penyelesaian masalah ini," kata Muliaman di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016).
Di samping koordinasi, lanjut dia, yang juga perlu dilakuan untuk menghadapi krisis sistem keuangan adalah intervensi dini (early intervention). Hal ini diperlukan untuk mencegah berkembangnya krisis yang berpotensi merambah ke sektor lainnya.
"Itu tentu saja bukan hal yang baru. Ini diperlukan terutama sebelum masalahnya berkembang dan masalah jadi lebih sulit. Kita melakukan intervensi sebelum masalah terjadi, kita banyak melakukan pengkajian selanjutnya early intervention dilakukan," jelas dia.
Selain itu, BI selaku otoritas moneter juga perlu memberikan pinjaman likuiditas untuk bank yang terancam berdampak sistemik. Sementara LPS juga diharapkan dapat menyiapkan diri dan bersiap masuk untuk memberikan penjaminan.
"Selain itu, diperlukan bantuan hukum bagi pengambil keputusan, agar setiap pengambil keputusan tidak merasa stres. Isu lainnya adalah terkait bail in. Itu pada dasarnya pihak yang terkait di dalamnya harus memahami bail in ini seperti apa. Mulai dari level manajer, komisaris hingga direksi yang ada di dalam bank tersebut," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
