Meski masih dalam pembahasan, namun rencana ini dinilai sangat berisiko. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, ada beberapa alasan yang membuat perluasan PPN sembako berdampak negatif bagi perekonomian.
"Pertama, kenaikan harga pada barang kebutuhan pokok mendorong inflasi, dan menurunkan daya beli masyarakat. Imbasnya bukan saja pertumbuhan ekonomi," kata dia kepada Medcom.id di Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021.
Ia menyebut, kondisi ini juga bisa mendorong kenaikan angka kemiskinan. Sebab sebanyak 73 persen kontributor garis kemiskinan berasal dari bahan makanan. Artinya sedikit saja ada kenaikan harga pangan, jumlah penduduk miskin akan bertambah.
"Kedua, pengawasan PPN pada bahan makanan relatif sulit dibanding barang retail lain dan biaya administrasi pemungutannya menjadi mahal karena sembako termasuk barang yang rantai pasokannya panjang serta berkaitan dengan sektor informal di pertanian," ungkapnya.
Bhima meminta, kebijakan PPN untuk bahan pangan sebaiknya dibatalkan karena berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Bahkan ia menambahkan, pemerintah perlu berkaca soal perluasan pajak ini dari yang terjadi di negara lain.
"Kebijakan pajak di Kolombia yang akhirnya dibatalkan karena memicu kemarahan masyarakat. Banyak kebijakan pajak lain yang bisa diambil jangan main gampang tarik PPN sembako. Itu namanya bunuh diri ekonomi," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
