"Dari sisi kontraksi ekonomi itu minus tiga persen dari PDB, itu berarti kerugian ekonomi sekitar USD2,5 triliun," kata Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu, 1 September 2021.
Sementara itu, langkah countercyclical global untuk mengurangi dampak pandemi adalah sebesar USD11 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk melindungi masyarakat menstabilkan implikasi dampak sosial dari covid-19 serta pemulihan ekonomi.
Ia menegaskan suatu negara, bahkan yang maju dan kuat sekali pun, tidak akan mampu memerangi pandemi secara mandiri sehingga dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi seluruh negara.
Adapun syarat yang diperlukan setiap negara untuk dapat menekan kasus pandemi adalah memiliki sistem kesehatan yang baik dan andal. Di sisi lain, menciptakan sistem kesehatan yang baik tidak mudah direalisasikan karena membutuhkan berbagai sumber daya seperti anggaran, kualitas tenaga kesehatan, maupun insentif, agar masyarakat bisa mendapat akses dengan mudah.
"Indonesia mengamanatkan minimal lima persen dari anggaran belanja untuk kesehatan, tetapi tidak serta merta menjamin bahwa membangun sistem kesehatan nasional itu mudah," jelas dia.
Tak hanya itu, lanjut dia, kesiapan industri farmasi serta kemampuan pemerintah dalam menarik pihak swasta agar berkontribusi membiayai layanan kesehatan juga menjadi aspek penting.
"Sebenarnya banyak sekali ilmu yang bisa dipetik dari negara maju tentang bagaimana membangun pelayanan kesehatan yang baik dan sehat di dalam negeri," terangnya.
Selain itu, kata dia, peran lembaga multilateral seperti WHO dan Bank Dunia turut menjadi aspek sangat penting untuk menciptakan sistem kesehatan yang baik termasuk memberikan jalan dalam mengakses vaksin covid-19.
"Mereka memiliki pengetahuan dan capacity building agar mampu memberikan technical assistance bagi banyak negara terutama negara berkembang. Bahkan terkadang negara maju pun belum tentu memiliki sistem kesehatan yang baik," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
