Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan semua kebijakan tersebut dilaksanakan dalam kerangka implementasi program PEN dengan total alokasi yang tetap sebesar Rp699,43 triliun.
"Peningkatan intervensi kesehatan dan perlindungan sosial ini dilakukan melalui refocusing APBN 2021, termasuk di dalam Program PEN itu sendiri sehingga tidak menambah kebutuhan pembiayaan," tuturnya dikutip dari siaran pers, Kamis, 8 Juli 2021.
Febrio bilang, refocusing, realokasi dan reprioritisasi APBN 2021 dilakukan baik dari belanja Kementerian/Lembaga, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan pemanfaatan cadangan dalam APBN.
Defisit APBN tetap akan bisa dijaga sesuai dengan pagu APBN 2021. Realokasi anggaran program PEN ditunjukkan dengan bertambahnya alokasi anggaran di bidang kesehatan yang semula Rp172,84 triliun menjadi Rp185,98 triliun, dan kembali dinaikkan lagi menjadi Rp 193,93 triliun.
Penambahan anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi, biaya diagnostik, testing, tracing, perawatan, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, dan pembelian berbagai obat dan Alat Pelindung Diri (APD). Anggaran ini juga dipakai untuk iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta pemberian insentif perpajakan di sektor kesehatan.
Selain itu, APBN juga disiapkan untuk melindungi masyarakat terdampak dengan pelebaran cakupan dan akselerasi penyaluran perlindungan sosial mulai pekan kedua Juli 2021. Perluasan itu meliputi perpanjangan diskon listrik hingga September untuk 32,6 juta pelanggan; Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro dengan tiga juta tambahan penerima baru
Lalu perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST) hingga Agustus 2021 untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); percepatan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta KPM, Kartu sembako untuk 15,93 juta KPM, BST untuk 10 juta KPM, BLT Desa lima juta KPM, Kartu Pra Kerja untuk 2,82 juta peserta, dan Bantuan kuota internet untuk 27,67 siswa dan tenaga pendidik. Kebijakan tersebut menjadikan anggaran perlinsos menjadi Rp153,86 triliun, atau meningkat Rp5,61 triliun dari anggaran sebelumnya Rp148,27 triliun di awal 2021.
Saat ini, fokus pemerintah adalah menurunkan kasus covid-19 dan menahan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Ketidakpastian yang tinggi mengharuskan pengelolaan fiskal untuk tetap fleksibel dengan upaya antisipatif dan responsif, namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian (prudent).
"Harapannya, dengan kasus yang cepat terkendali, pemulihan ekonomi dapat segera kembali ke jalur sebelum adanya gelombang baru," ungkap dia.
Menurut Febrio, kecepatan pemulihan kondisi pandemi saat ini sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah seperti PPKM Darurat, penguatan 3T, dan akselerasi vaksinasi, serta penerapan 5M oleh masyarakat luas. Untuk mencapai kekebalan komunal (herd immunity) sebelum akhir 2021, pemerintah perlu mengakselerasi kecepatan vaksinasi hingga tiga juta dosis per hari pada periode Oktober-November.
"Ini adalah target yang luar biasa tinggi dan kita membutuhkan dukungan seluruh pihak, baik dari Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, hingga Pemerintah Daerah," jelas Febrio.
PPKM Darurat, imbuhnya, merupakan kebijakan yang bersifat segera dan sementara. Dalam jangka pendek, PPKM darurat akan menimbulkan koreksi pertumbuhan ekonomi. Menurut perhitungan Kemenkeu, pertumbuhan ekonomi di semester I akan berada dalam kisaran 3,1-3,3 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
