Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: AFP)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: AFP)

Skema Baru PPnBM Kendaraan Roda Empat Berlaku 2021

Ekonomi pajak kendaraan pajak barang mewah
Eko Nordiansyah • 11 Maret 2019 19:36
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan skema baru Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak akan berlaku langsung setelah ditetapkan pemerintah. Aturan baru ini akan mulai diberlakukan pada 2021.
 
"Kami tegaskan, ini tidak akan berlaku immediately, berlaku 2021 seusai pembahasan dengan pelaku industri," kata dia di Komisi XI, DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Maret 2019.
 
Dirinya menjelaskan rentang waktu diberikan bagi industri otomotif nasional mempersiapkan diri. Pasalnya tujuan daripada skema baru PPnBM adalah mendorong industri otomotif menghadirkan produk yang ramah lingkungan, serta memiliki nilai ekspor yang tinggi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tujuannya memberikan waktu kepada para industri untuk memiliki adjustment. Jadi dua tahun ini disepakati untuk memberikan industri dalam negeri dalam menyesuaikan teknologinya, mereka dapat memenuhi tarif PPnBM yang lebih rendah," jelas dia.
 
Skema baru PPnBM didasarkan bukan hanya pada kapasitas kendaraan (cc) saja, melainkan juga tingkat emisi. Pemerintah juga tidak membedakan jenis mobil sedan ataupun nonsedan seperti tarif PPnBM yang sekarang diberlakukan.
 
"Kalau cc makin besar dia emisi makin tinggi, dia tarif (PPnBM) tinggi, emisi kecil maka tarif lebih rendah. Itu ter-capture meskipun di tabel hanya dua kelompok, di bahwa 3.000 cc atau di atas 3.000 cc," pungkasnya.
 
Tak hanya itu, pemerintah juga akan menyiapkan insentif bagi kendaraan bermotor roda empat yang memiliki emisi rendah atau menggunakan energi terbarukan. Sebelumnya insentif hanya diberikan kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) atau LCGC.
 
Pemerintah sebelumnya mengusulkan perubahan skema pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan roda empat atau mobil. Pasalnya skema pengenaan PPnBM yang saat ini dibebankan berdasarkan kapasitas mesin.
 
Usulan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kepada Komisi XI DPR RI. Konsultasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Penjualan Barang Mewah.
 
Sri Mulyani menjelaskan usulan harmonisasi PPnBM ini didasari oleh rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan juga telah berkoordinasi dengan pelaku industri sepanjang 2017 hingga 2018.

 
Dirinya menambahkan pengelompokan kendaraan penumpang berdasarkan sistem penggerak yakni 4×2 dan 4×4. Tak hanya itu, pengenaan PPnBM juga didasarkan pada jumlah penumpang yakni untuk mobil jenis sedan, mobil kurang dari 10 penumpang, dan kendaraan roda empat untuk 10 sampai 15 penumpang.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif