Kemenkeu Sosialisasi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. (FOTO: Medcom.id/Husen)
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada kementerian dan lembaga terkait.

"Intinya adalah penyederhanaan dan pengurangan jenis dan tarif PNBP melalui UU baru. Dengan era baru PNBP diharapkan semua menjadi lebih mudah, transparan, sederhana, dan cepat," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kemenkeu, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu, 21 November 2018.

Ia mengatakan PNBP telah berkontribusi sekitar 25,4 persen dari penerimaan negara dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan PNBP yang makin positif, lanjut Mardiasmo, akan membuat ruang
fiskal menjadi cukup kuat untuk memberikan alokasi kepada belanja negara yang menyejahterakan rakyat.

UU 9/2018 menggantikan UU 20/1997 dengan beberapa hal penyempurnaan pokok di antaranya pengelompokan objek pajak, pengaturan tarif, tata kelola, pengawasan, dan hak wajib bayar.

Dalam UU 9/2018 juga ditetapkan bahwa tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan nol persen dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kenegaraan, dan penanggulangan bencana atau keadaan kahar.

Pertimbangan juga diberikan bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan UMKM. Kemudian, objek PNBP dalam UU 9/2018 dibagi menjadi enam klaster, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Mardiasmo mengatakan sosialisasi UU PNBP akan dilanjutkan di berbagai daerah untuk mendekati wajib bayar terutama di luar Jawa.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id