Sejak 2020 melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah diperbolehkan melakukan pelebaran defisit anggaran di atas tiga persen untuk menghadapi pandemi covid-19.
"Untuk 2023, struktur APBN akan kembali mengikuti seperti sebelum terjadi pandemi, yakni postur di bawah 3 persen," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden dikutip Kamis, 17 Februari 2022.
Target penyusutan defisit APBN juga dibarengi dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 persen hingga 5,9 persen di tahun depan. Angka tersebut jauh di atas capaian 2021 yang hanya 3,6 persen dan sedikit lebih tinggi dari target 2022 di 5,2 persen
"Pertumbuhan ini lokomotifnya akan didominasi oleh konsumsi yang tumbuh di atas lima persen, investasi yang tumbuh di 6,1 persen, dan ekspor 6,7 persen," tambah dia.
Di sisi lain, Sri Mulyani berencana untuk mengurangi peran APBN untuk perekonomian di 2023. Pasalnya, dalam tiga tahun terakhir APBN menjadi instrumen untuk pemulihan ekonomi nasional.
Ia mengatakan, pemerintah akan hati-hati dalam menyusun APBN 2023 dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi dan pemulihan ekonomi. Saat ini Indonesia termasuk salah satu negara yang PDB-nya telah berhasil kembali ke level sebelum pandemi covid-19.
"Kebijakan ekonomi makro 2023 akan mendorong pemulihan yang berasal dari sumber pertumbuhan yang tidak hanya bergantung pada APBN. APBN tetap akan suportif tapi peranan dari non APBN jadi penting," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
