"Alokasi anggaran keseluruhan adalah Rp440,69 triliun. Jadi anggarannya sebenarnya cukup besar ya untuk menyelesaikan tujuh provinsi dan 35 kabupaten dan kota itu," kata Wapres saat memimpin rapat secara virtual dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021.
Ketujuh provinsi tersebut ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua. Dari setiap provinsi tersebut, lanjut Wapres, dipilih lima kabupaten dan kota yang kemudian semuanya mewakili jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional.
"Di tiap-tiap provinsi dipilih lima kabupaten, jadi seluruhnya ada 35 kabupaten dan kota untuk mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional," terang Wapres.
Anggaran tersebut terbagi untuk pendistribusian bantuan sosial dan subsidi sebesar Rp272,12 triliun serta untuk program pemberdayaan dan kegiatan peningkatan produktivitas sebesar Rp168,57 triliun. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Wapres mengatakan jumlah warga miskin di Indonesia sebanyak 27,54 juta orang, sedangkan warga miskin ekstrem sebesar 10,86 juta orang.
Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi masyarakat yang langka akan kebutuhan dasar, termasuk makanan, air bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal pendidikan dan informasi. Bank Dunia mendefinisikan kondisi kemiskinan ekstrem ialah masyarakat yang hidup dengan pendapatan kurang dari USD1,90 per orang per hari.
"Dengan menggunakan definisi tersebut, 2021 ini tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah empat persen atau 10,86 juta," pungkas Wapres.
Berdasarkan data TNP2K, data kemiskinan ekstrem secara nasional berada di 212 kabupaten dan kota dari 25 provinsi, yang merupakan kantong kemiskinan dengan cakupan 75 persen dari jumlah penduduk miskin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
