Wacana penurunan jumlah anggaran untuk dana desa dari Rp72 triliun pada 2021 menjadi Rp68 triliun pada 2022 ini, masih menjadi pembahasan di DPR RI.
“Kita berharap (jumlah dana desa di 2022) kembali ke Rp72 triliun," kata Halim dalam keterangan resminya, Rabu, 8 September 2021.
Dia membeberkan, rencana pemotongan anggaran dana desa dilakukan untuk refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 dalam negeri, yang mana semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diminta hal serupa.
“Mudah-mudahan wacana ini nanti tidak muncul beneran. Sehingga tetap kembali, paling tidak tetap Rp72 triliun untuk desa dengan jumlah 74.961," tuturnya.
Meski nantinya jumlah dana desa turun menjadi Rp68 triliun, dia meyakini tidak akan berdampak signifikan terhadap perkembangan pembangunan desa. Pasalnya, ada beberapa program/kegiatan yang berkaitan dengan target pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2024 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, juga bakal memberikan suntikan anggaran yang signifikan terhadap desa.
“Kalau toh tetap pada Rp68 triliun, kami masih sangat optimistis. Karena ini adalah angka yang dikelola oleh desa secara langsung, tapi kalau intervensi (anggaran lain) akan tetap banyak. Tinggal bagaimana agar anggaran tidak overlapping,” ujarnya.
Di sisi lain ia mengungkapkan, dana desa sejak 2020 digunakan untuk membantu menangani pencegahan dan penanggulangan covid-19. Menurutnya, dalam dua tahun terakhir, prioritas dana desa digunakan untuk program Desa Aman Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
“Prioritas utama desa aman covid-19, BLT, dan PKTD. Baru selebihnya bisa dipakai untuk program yang lain. Ini prioritas selama 2020-2021,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
