Ia mengatakan besarnya belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini masih didominasi oleh belanja bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memastikan pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan adanya dukungan APBN.
"Belanja kita untuk kesehatan cukup tinggi bahkan melonjak, belanja perlindungan sosial masih kita alokasikan cukup tinggi agar pemulihan ekonomi berjalan," kata dia dalam webinar, Selasa, 16 November 2021.
Jika dirinci, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.416,2 triliun atau 72,5 persen dari target dan tumbuh 5,4 persen dari periode sama tahun lalu. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp833,1 triliun atau 80,7 persen dari target dan belanja non-K/L sebesar Rp583,1 triliun atau 63,2 persen dari target.
Kemudian, belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tercatat sebesar Rp642,6 triliun atau terkontraksi 7,9 persen. Belanja TKDD terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp585,3 triliun atau 80,9 persen dari target dan dana desa yang terealisasi sebesar Rp57,3 triliun atau 79,6 persen dari target.
Dengan realisasi belanja negara yang mencapai Rp2.058,9 triliun sedangkan pendapatan negara sebesar Rp1.510 triliun maka defisit APBN 2021 sebesar Rp548,9 triliun sampai akhir Oktober. Defisit anggaran tercatat 3,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau masih dibawah target sebesar 5,7 persen dari PDB.
"APBN menjadi andalan dalam memulihkan ekonomi, tetapi tetap harus dijaga kesehatannya. Maka yang kini dijaga pemerintah adalah pemulihan ekonomi dan APBN," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
