Jakarta: Pemerintah berencana kembali menggulirkan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II. Rencana ini bahkan sudah disampaikan Presiden Joko Widodo melalui surat yang dikirim kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana tersebut kini masuk dalam pembahasan Revisi Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Revisi UU ini meliputi sejumlah aturan pajak.
"Itu yang diatur memang ada di dalamnya PPN, termasuk PPh orang per orang, pengurangan tarif PPh Badan dan terkait PPN barang/jasa, PPnBM, UU Cukai, dan terkait carbon tax, lalu ada terkait dengan pengampunan pajak," katanya dalam video conference di Jakarta, Rabu, 19 Mei 2021.
Meski begitu, ia menyebut rencana amnesti pajak jili II harus menunggu pembahasan lebih lanjut dengan DPR. Namun Airlangga berharap pembahasan mengenai revisi UU secara keseluruhan bisa segera dibahas.
"Selain PPN, itu juga akan ada pajak penjualan. Sehingga ada hal yang diatur dan membuat pemerintah mengatur sektor manufaktur, perdagangan dan jasa. Ini akan diberlakukan pada waktu yang tepat dan skenario dibuat lebih luas, artinya tidak kaku seperti yang selama ini diberlakukan," jelas dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebut, belum ada rencana untuk memberikan tax amnesty dalam waktu dekat. Walau ada pembahasan mengenai revisi UU perpajakan, namun wacana tax amnesty ini tidak ada dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
"Ada tiga RUU yang berhubungan dengan kami, yang berhubungan pusat keuangan daerah, reformasi sektor keuangan, dan KUP yang berasal dari inisiatif pemerintah sejak 2016. Kami akan bersama DPR gunakan prioritas legislasi untuk perkuat penstrukturan berhubungan dengan perpajakan," kata dia dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa, 23 Maret 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
