Menurut dia, rencananya akan ada pemotongan anggaran untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp50 triliun. Padahal sebelumnya pemerintah telah melakukan pemotongan anggaran ini sebesar Rp95 triliun baik untuk pos belanja barang ataupun belanja modal.
"Tadi ditanyakan apakah mungkin dipotong lagi? Mungkin dan ini sudah masuk dalam PMK kami, kita sudah cadangkan tambahan pemotongan Rp50 triliun tujuan berjaga-jaga," kata dia dalam rapat virtual dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu malam, 6 Mei 2020.
Untuk belanja barang, pemerintah memutuskan pengurangan sebesar Rp43 triliun dari Rp337 triliun menjadi Rp290 triliun. Sedangkan untuk belanja modal, anggaran yang disediakan berkurang Rp52 triliun dari Rp209 triliun menjadi Rp158 triliun.
Jika dibandingkan dengan realisasi di 2018 dan 2019, maka belanja modal dan belanja barang tahun ini merupakan yang terendah. Pemerintah telah mengurangi belanja perjalanan dinas dan paket pertemuan, serta menunda pelaksanaan sejumlah proyek sampai beberapa tahun ke depan.
"Kami terus coba kendalikan belanja barang untuk perjalanan dinas dan paket meeting, Untuk belanja modal ini terendah. Dan kita memang sengaja dalam bentuk peluncuran saja, penundaan bukan penghentian sebab kita khawatir akan terjadi proyek mangkrak," ungkapnya.
Dirinya menambahkan, nantinya anggaran ini akan digunakan untuk belanja yang kemungkinan meningkat seperti belanja bantuan sosial (bansos). Bahkan Sri Mulyani mengakui jika anggaran perjalanan dinas sudah hampir tidak tersisa, sementara belanja pemeliharaan barang sudah cukup tipis.
"Kita masih akan terus melihat pembayaran berbagai hal, misalnya langganan listrik, air, juga akan menurun. Jadi kita akan perhatikan terutama dari Kemenkeu kita lihat jika beberapa belanja akibat WFH kita impose (alihkan) untuk K/L lain," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
