Dia memulai dengan mengajukan pemangkasan anggaran belanja sebesar Rp65 triliun untuk belanja Kementerian/ Lembaga (k/l) dan Rp68,8 triliun untuk belanja transfer daerah.
"Kami coba untuk membuat anggaran pemerintah yang lebih baik dan kredibel," kata Sri Mulyani ditemui di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (4/8/2016).
Dari sisi penerimaan, dirinya mengatakan untuk mencoba mengenakan pajak secara lebih luas dan lebih banyak lagi. Dia menuturkan rasio pajak masih sangat kecil yakni 11-12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Apalagi, penerimaan yang selama ini mengandalkan sektor komoditas tak bisa lagi diharapkan dalam kondisi pelemahan ekonomi seperti saat ini karena harga komoditas yang turun sehingga berakibat kepada capaian ekspor yang sebagian besar berasal dari sektor komoditas.
Dirinya mengaku, saat ini, pemerintah tengah berupaya keras untuk mengsinergikan penerimaan negara, salah satunya melalui program pengampunan pajak (tax amnesty).
Tak hanya tax amnesty, upaya mencari pajak juga akan digalakkan pemerintah melalui beberapa revisi peraturan seperti Undang-Undang Perpajakan, UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perppajakan (KUP) dan lainnya.
"Jadi kita akan lihat itu, kita akan perbaiki bersama DPR kebijakan-kebijakan (aturan) tersebut) dan kemudian kita implementasikan," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
