Menko Perekonomian Darmin Nasution (MI/BARY FATHAHILAH)
Menko Perekonomian Darmin Nasution (MI/BARY FATHAHILAH)

Menko Darmin Tegaskan Pemangkasan Anggaran Tidak Ganggu Aktivitas Ekonomi

Suci Sedya Utami • 12 Agustus 2016 18:21
medcom.id, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengusulkan adanya pemangkasan anggaran tengah melakukan pembahasan dan kajian secara mendalam. Adapun pembahasan pemangkasan anggaran belanja pemerintah itu sudah pada tahap finalisasi dan siap di bawa ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
Usai rapat koordinasi anggaran bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perecanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonego, Menko Perekonomian Darmin Nasution memastikan meski ada pemangkasan belanja Rp65 triliun, namun kegiatan ekonomi yang tengah dijalankan tak akan terganggu.
 
"Penghematan ini tidak akan mengganggu aktivitas ekonomi maupun dampak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) utamanya terhadap aktivitas ekonomi," kata Darmin, di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/8/2016).

Hal itu dipastikannya karena pemangkasan yang dilakukan utamanya bersumber dari efisiensi kegiatan yang tak mendesak, seperti halnya perjalanan dinas, rapat-rapat, dan konsinyering yang potensi penghematannya sekitar Rp6,5 triliun. Selain itu, ada efisiensi belanja operasional kementerian/lembaga (k/l) yang potensinya Rp8,3 triliun.
 
Sumber penghematan lainnya adalah efisiensi yang dihasilkan dari proses lelang kementerian/lembaga. Misalnya Kementerian PUPR berhasil menghemat Rp2,1 triliun dan Kementerian Kesehatan yang berhasil melakukan penghematan senilai Rp875 miliar.
 
Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah memperbaiki duplikasi anggaran k/l dan alokasi DAK, misalnya, di Kemendikbud sebesar Rp1,4 triliun. Juga terhadap berbagai kegiatan yang belum dikontrakkan, serta melakukan rekomposisi pendanaan project multiyears contract.
 
"Penghematan dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 ini akan ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres)," ujar dia.
 
Sementara itu, untuk belanja yang kontraknya sudah berjalan, belanja prioritas yang akan dilelang, dan belanja bantuan sosial tak akan diganggu. Penghematan sebagai mekanisme pengendalian defisit yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) ini dilakukan berdasarkan realisasi anggaran setiap k/l dengan tetap memperhitungkan outstanding kontrak yang sedang berjalan, kebutuhan belanja pegawai, dan belanja bantuan sosial.
 
"Penghematan ini hanya menyangkut pendanaan yang bersumber dari rupiah murni, kalau yang bukan rupiah murni tidak. Kontrak yang sedang berjalan yang sudah diputuskan, tidak diganggu. Kemudian program bansos juga tidak diganggu sama sekali, apakah KIP, KIS BPJS, PKH itu semuanya enggak akan dikurangi," pungkas dia
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(ABD)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan