Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir juga mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut. Mmenurutnya, kebijakan pemerintah lebih mengetatkan fiskal karena pemerintah hanya menyoroti dari sisi penerimaan pajak saja.
"Sehingga ada semacam pengawasan terhadap proses belanja negara. Maka kalau itu yang dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi 5,5 sampai 5,9 persen akan sedikit sulit," ujar Achmad, usai rapat kerja dengan pemerintah di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2016).
Oleh sebab itu, Komisi XI menyampaikan kepada pemerintah agar mengadakan rapat kerja lagi pada Senin, 18 Juli 2016. Pada kesempatan itu, diharapkan pemerintah mengajukan kembali target pertumbuhan ekonomi yang benar-benar masuk akal.
Bagi Politikus PAN itu, target pertumbuhan ekonomi yang ideal antara 5,2 sampai 5,4 persen.
"Kalau diambil titiknya, saya kira antara 5,2 sampai 5,3 persen. Itu paling masuk akal," katanya.
Kalaupun bisa berjalan 5,3 persen, lanjut Achmad, baginya hal tersebut sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Jika bisa mencapai 5,3 persen, menurutnya hal tersebut tidak lepas dari pengaruh Tax Amnesty.
"Tetapi kalau sampai perjalanan Tax Amnesty tidak terlalu sukses, ini akan hitting kembali," paparnya.
Masih terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak realistis, Achmad berkaca pada pertumbuhan ekonomi dunia yang sudah dikoreksi dari 2,9 persen menjadi 2,4 persen. Selain itu, Bank Dunia dan IMF juga telah menurunkan target pertumbuhan ekonomi dari 3,4 persen menjadi 3,2 persen.
"Artinya, dari sisi itu maka pertumbuhan dunia mengalami koreksi penurunan pertumbuhan. Jadi tumbuh ekonomi itu tidak naik. Nah, apa implikasi bagi Indonesia? Kalau kita masih mengandalkan pinjaman luar negeri dan tidak menekan impor maka akan hitting juga. Artinya, kalau kita bikin pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 sampai 5,9 persen akan sulit tercapai," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
