Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah mendorong untuk memperbaiki empat hal yang menjadi kunci peningkatan daya saing. Pertama, financial sector atau permodalan. Menurut dia, bunga pinjaman untuk permodalan harus segera diturunkan untuk menggenjot usaha di dalam negeri.
"Modal di Indonesia lebih mahal dibanding negara lain. Karena itu bunga harus dikecilkan supaya orang menanam pohon lain. Karena itu, bunga untuk usaha kecil harus single digit sehingga enterpreneurship tumbuh. Kalau mau investasi, perbankan dengan mengharap bunga tinggi, no more. Ini peringatan yang harus disampaikan, bukan zamannya lagi bunga tinggi," tegas JK, di Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (11/1/2015).
Kedua, lanjut dia, adalah memperbaiki sistem logistik. JK mengakui, kurangnya infrastruktur menyebabkan tingginya biaya logistik di dalam negeri. Maka itu, pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan memperbesar anggaran.
"APBN 2016 khusus infrastruktur itu naik 50 persen atau Rp310 triliun untuk infrastruktur. Kita harapkan investasi dari swasta masuk ke listrik, masuk ke jalan tol lebih besar lagi sehingga kita harapkan investasi bisa sampai USD6 miliar untuk infrastruktur saja," paparnya.
"Ekonomi kita hanya tumbuh empat persen dulu akibat penyelesaian anggaran pemerintah lalu. Sekarang kita lebih cepat lima bulan untuk penyelesaian proyek. Kalau dulu, proyek baru mulai Juni, sekarang kita mulai Januari. Jadi proyek semua jalan lebih awal. Karena itu kita akan lebih baik dari sistem infrastruktur dan penyelenggaraannya," tambah JK.
Hal yang harus diperbaiki pemerintah selanjutnya adalah terkait dengan penyediaan energi. Pemerintah sendiri tahun lalu telah menandatangani proyek ketenagalistrikan sebesar 19 ribu megawatt (MW). Tahun ini, akan pula ditandatangani 20 ribu MW kontrak baru untuk penyediaan energi.
"Penggunaan listrik sangat prioritas. IPP (Independent Power Producer) diharapkan diselesaikan kontraktualnya tahun ini. Listrik akan dipenuhi dengan harga lebih bersaing dari Singapura, Filipina dan negara lain. Kita harus bersiang dalam sisi energi," ungkap dia.
Terakhir adalah dengan memperbaiki birokrasi. Pemerintah mengklaim telah konsisten terhadap pemotongan birokrasi yang lamban melalui dikeluarkannya paket kebijakan setiap dua minggu. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan yang efisien dan cepat.
"Indonesia dengan memperbaiki empat hal tadi yakni financial sector, logistik, energi, dan birokrasi akan menjadi kekuatan yang sulit tersaingi di banyak negara lain. Apalagi dengan berlakunya MEA. Dan kalau ini kita jalankan tentu akan dapat hasil lebih baik," pungkas JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
