Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo mengatakan pembahasan omnibus law merupakan angin segar bagi Indonesia lantaran momentumnya berbarengan dengan pandemi.
"Kabar baik, pemerintah sudah merancang omnibus law, yang didalamnya telah memasukkan banyak reformasi berusaha untuk meningkatkan daya saing berusaha," katanya dalam video conference di Jakarta, Selasa, 29 September 2020.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Meski begitu, Mattoo menyebut perlu upaya ekstra dari pemerintah untuk mengangkat kembali perekonomian. Misalnya mendorong industri agar terlibat dalam rantai pasok (value chain) perdagangan global.
"Indonesia merupakan salah satu negara eksportir dalam perdagangan, perlu juga memperbaiki standar perdagangan. Misalnya mengenai biaya pelabuhan, yang merupakan salah satu bagian di dalam perdagangan internasional," ungkapnya.
Bank Dunia sebelumnya menilai Indonesia perlu mengesahkan RUU Cipta Kerja sebagai langkah reformasi dalam mengurangi hambatan untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia.
Selanjutnya, pemerintah perlu mereformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di bidang infrastruktu serta mengakselerasi kebijakan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara.
"Dengan memberikan atau meniadakan hambatan investasi dengan sehat, maka UU omnibus law akan menjadikan struktur dasar untuk investasi. Ini menjadi sinyal ke dunia bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen.
(Des)
