Ilustrasi aturan turunan UU Cipta Kerja - - Foto: Grafis Medcom
Ilustrasi aturan turunan UU Cipta Kerja - - Foto: Grafis Medcom

Rampung Pekan Ini, 30 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sudah Dipublikasikan

Ekonomi kementerian perekonomian Omnibus Law UU Cipta Kerja
Eko Nordiansyah • 19 November 2020 13:57
Jakarta: Pemerintah menargetkan aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja rampung pekan ini. Hingga kini sudah 30 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) maupun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang dipublikasikan.
 
Dilansir Medcom.id, Kamis, 19 November 2020, ada tambahan enam RPP yang sudah tersedia di portal resmiuu-ciptakerja.go.id. Keenam RPP ini menggenapi 24 RPP maupun RPerpres yang sebelumnya sudah dipublikasikan oleh pemerintah.
 
Tambahan RPP yang baru dimasukkan adalah RPP Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, RPP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RPP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bidang Kehutanan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, ada RPP Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Sektor Kesehatan pada Bidang Perumahsakitan, RPP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif atas Kegiatan Usaha yang telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan, dan RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 
Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso sebelumnya mengatakan ada beberapa substansi RPP tertentu yang perlu dikonsolidasikan dengan kementerian/lembaga dari 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi aturan UU Cipta Kerja.

 
"Kami terus mendorong percepatan penyelesaian RPP di internal pemerintah, agar segera dapat diunggah di portal resmi UU Cipta Kerja, supaya masyarakat dapat segera mengakses dan mengunduh draf RPP, sehingga dapat segera memberikan masukan dan usulan atas substansi RPP tersebut," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 16 November 2020 lalu.
 
Sementara beberapa RPP yang sudah bisa diunduh adalah RPP Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, RPP Tentang Lembaga Pengelola Investasi, RPP Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk Kawasan Ekonomi Khusus, serta RPP Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
 
Kemudian ada RPP Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, RPP Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, RPP Kemudahan Proyek Strategis Nasional, RPP Pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Sektor Pertanian, dan RPP Pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan.
 
Lalu ada RPP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Transportasi, RPP KUMKM, RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, RPP Pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Sektor PUPR, RPP tentang Informasi Geospasial Pelaksanaan Cipta Kerja
 
Selanjutnya RPP Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah UU, RPP Bank Tanah, RPP Modal Dasar Perseroan dan PT UMK, RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor Postelsiar, RPP Penyelesaian Ketidaksesuaian RTR dengan Kawasan Hutan, Izin, dan atau Hak Atas Tanah, dan RPP Perubahan Ketiga PP Keimigrasian.
 
Terakhir, ada tiga RPerpres adalah Raperpres Badan Penyelenggara Perumahan, Raperpres Hak Keuangan dan Fasilitas LPJK, dan RPerpres Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif