Hal itu disampaikan Bahlil Lahadalia saat menghadiri Sidang ke-25 Dewan Kawasan Investasi ASEAN (AIA Council) di Kamboja. Dalam kesempatan itu, ia menyebut, tidak semua negara mendukung perkembangan negara-negara di ASEAN, misalnya, terkait hilirisasi yang dilakukan Indonesia.
"Indonesia mengalami hal ini saat ini. Ketika kita sedang fokus melakukan hilirisasi terhadap nikel untuk membuat baterai mobil dan sebagian negara itu memprotes kami di WTO. Ini contoh kecil, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pada negara-negara lain," kata Bahlil, dilansir dari Antara, Kamis, 15 September 2022.
Merespons ASEAN Investment Report (Laporan Investasi ASEAN) 2022 yang disusun oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Bahlil pun mengajak ASEAN untuk merumuskan prioritas bersama dan saling menguatkan dengan pendekatan pada keunggulan komparatif masing-masing negara.
| Baca: Wow! 1,6 Miliar Pekerja Informal Kehilangan Pendapatan hingga 60% |
"Sebab saya punya keyakinan kita kuat, tapi kita masih belum fokus pada masing-masing dalam memberikan penguatan kepada sesama negara ASEAN. Saya juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh UNCTAD tadi, reformasi terhadap berbagai regulasi dan pelayanan itu menjadi sesuatu yang fundamental," ujarnya.
Uni Eropa (UE) pada November 2019 mengajukan gugatan kepada WTO perihal pembatasan Indonesia pada ekspor nikel, bijih besi, dan kromium, yang digunakan sebagai bahan baku industri baja nirkarat Eropa.
Dalam gugatannya, UE menilai Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluasnya bagi perdagangan internasional, termasuk nikel mentah.
Bahlil mengungkapkan pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam Indonesia saat ini berhasil dalam neraca perdagangan Indonesia. Pada 2017 defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mencapai USD18 miliar dan 2021 masih defisit USD2,5 miliar.
Namun pada semester I-2022 neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok sudah surplus USD1 miliar dan secara keseluruhan neraca perdagangan Indonesia juga surplus sebesar USD15,55 miliar.
"Ini merupakan dampak nyata dari hilirisasi sumber daya alam yang terus didorong pemerintah saat ini. Kita harus tetap on the track. Semaksimal mungkin kita perjuangkan," ujar Bahlil.
Saat ini Indonesia sedang menunggu hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa dagang yang dilayangkan UE di WTO terkait larangan ekspor bijih nikel. Gugatan tersebut sedang dalam proses panel sengketa awal dan masih menunggu keputusan final dari WTO.
Adapun pelarangan ekspor bijih nikel ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak 1 Januari 2020 dan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
