Ilustrasi. ANT/Sigid Kurniawan.
Ilustrasi. ANT/Sigid Kurniawan.

Jokowi Diminta Tunjuk Menteri yang Diterima Pasar

Ekonomi Kabinet Jokowi pelantikan presiden ekonomi indonesia
Husen Miftahudin • 20 Oktober 2019 18:00
Jakarta: Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani meminta Presiden Joko Widodo menunjuk para menteri yang bisa diterima pasar. Penunjukan personel dan figur menteri yang tepat diyakini bisa merebut kepercayaan pengusaha dan investor.
 
"Oleh karena itu kita menunggu besok itu sebenarnya benar-benar, paling enggak diterima pasar dulu. Kalau sudah diterima pasar, baru pekerjaan apapun biasanya lebih mudah," ungkap Aviliani dalam Live Event Metro TV, Minggu, 20 Oktober 2019.
 
Di periode kedua, Jokowi juga perlu ketegasan terhadap koordinasi antarkementerian dan lembaga. Dalam hal ini, menteri koordinator jadi corong keberhasilan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sekarang ini kan banyak menteri yang suka langsung-langsung kepada Presiden, sehingga kadang-kadang koordinasinya menjadi buruk. Ini kadang di-deliver ke bawahnya juga menjadi problem," tutur dia.
 
Kemudian soal reformasi birokrasi. Aviliani menilai, upaya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belum berhasil mereformasi birokrasi pemerintahan dalam menggaet investasi.
 
"Reformasi birokrasi menurut saya masih belum berhasil, karena pengambil keputusan itu masih pada level eselon tiga dan empat, bukan pada level dirjen. Ini yang sebetulnya perlu direformasi," tegas Aviliani.
 
Sebelumnya, Aviliani menganggap pemerintahan era Jokowi-JK menghadapi dilema antara pembangunan infrastruktur dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelas bawah. Pembangunan infrastruktur dengan gelontoran anggaran besar-besaran jadi sisi positif. Sebab pembangunan infrastruktur bakal mempermudah mobilisasi masyarakat.
 
"Namun pembangunan infrastruktur ini tidak melibatkan masyarakat di bawah, sehingga seringkali ada trade off apalagi kalau jalan tol sudah terbangun. Biasanya ekonomi di bawah itu terganggu, misalnya di Pantura dan berbagai daerah," urainya.
 
Menurut Aviliani, ketidakterlibatan masyarakat kelas menengah bawah dalam pembangunan infrastruktur dimungkinkan membuat konsumsi masyarakat melorot. "Kalau kita bicara tentang pengeluaran masyarakat itu 10 desil, itu ada tujuh desil di kelas menengah yang mengalami penurunan pengeluaran," bebernya.
 
Kondisi ini yang harus menjadi catatan penting bagi Jokowi di pemerintahan keduanya. Sehingga, sebut Aviliani, di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin nantinya harus mengalihkan sebagian pembiayaan infrastruktur ke arah insentif kepada pemberdayaan masyarakat.
 

(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif