Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Ari Kuncoro menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengarahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menjemput bola.
"Sekarang ini pendekatannya harus door to door. Jangan cuma pasang iklan. Ibarat wedding organizer, kita cari yang mau menyelenggarakan perkawinan siapa, jadi bukan lagi investor yang cari kita, tapi kita yang berburu mereka," ujar Ari saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 12 September 2019.
Model pendekatan semacam ini, kata Ari, sudah diterapkan oleh Vietnam sejak lama. Negara tersebut cukup peka terhadap perubahan perilaku investor dari tahun ke tahun.
Ari mencontohkan jika dulu investor yang menggunakan konsultan untuk menganalisis mana negara yang potensial untuk berinvestasi, kini sudah berubah. Saat ini, negara tujuan investasi lah yang harus memiliki seorang konsultan untuk membidik calon investor potensial.
"Vietnam diam-diam punya headhunter, tapi yang dicari bukan pekerja profesional, tapi investor potensial," jelasnya.
Ari pun mengapresiasi jika Presiden Jokowi benar-benar membentuk kementerian investasi. "Bagus juga kalau benar-benar direalisasikan, karena zaman sudah berubah, strategi pun juga harus disesuaikan. Cari orang-orang yang marketing-nya bagus," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kementerian/lembaga menginventarisasi seluruh perusahaan asing yang batal berinvestasi. Jokowi ingin mengetahui kendala dan penyebab penanaman modal asing itu batal masuk ke Indonesia.
Menurutnya, perbaikan ekosistem investasi dalam lima tahun terakhir tidak berjalan optimal mulai dari peringkat kemudahan dalam berusaha (Ease of Doing Business) hingga penyederhanan perizinan lewat Online Single Submission (OSS). Hal ini tercermin dari peralihan modal dan investasi dari 33 perusahaan asal Tiongkok yang kabur ke Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Thailand. Tak satupun yang masuk ke Indonesia.
Dia mengakui proses penanaman modal asing ke dalam negeri masih menghadapi persoalan klasik seperti aturan yang berbelit dan berubah-ubah. Untuk itu, Presiden akan menuntaskan persoalan ekosistem investasi dalam satu bulan ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
