"Kalau berbicara persoalan Natuna dan investasi adalah dua hal yang berbeda. Investasi adalah investasi, hubungan bisnis antara kedua belah pihak. Sementara kalau Natuna adalah urusan kedaulatan," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020.
Menurut dia penyelesaian persoalan Natuna adalah dalam tataran hubungan diplomasi yang baik. Diharapkan hubungan diplomasi yang baik akan mendukung proses investasi kedua pihak. "Tugas saya adalah bagaimana meyakinkan mereka (investor) bagaimana Indonesia adalah tempat yang positif bagi investasi," ucapnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terutama yang terkait teritorial negara di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).
“Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta.
Ia mengatakan hal tersebut berkaitan dengan memanasnya tensi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok dalam beberapa hari terakhir lantaran sejumlah kapal nelayan Tiongkok masih bertahan di Perairan Natuna hingga saat ini.
Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna. Sementara TNI sudah mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
