Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan beberapa hal mulai dari kondisi Indonesia pascapandemi, kesempatan Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, hingga transformasi yang harus dilanjutkan.
Atas potensi dan tantangan ekonomi tersebut, dirinci asumsi dasar makro dalam menyusun RAPBN 2024, yaitu:
- Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2 persen.
- Inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8 persen.
- Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15 ribu per USD.
- Rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara 10 Tahun diprediksi pada level 6,7 persen.
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada USD80 per barel.
- Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta setara minyak per hari.
| Baca juga: RAPBN 2024 Bidik Defisit Anggaran 2,29% |
Masih dalam pidato yang sama, Jokowi juga menjelaskan mengenai arsitektur APBN 2024, yang mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal.
"APBN 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, maka kebijakan APBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2024, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
Jokowi menyebutkan beberapa anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah, yaitu:
- Anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen dari APBN.
- Anggaran kesehatan sebesar Rp186,4 persen atau 5,6 persen dari APBN.
- Anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun.
- Anggaran ketahanan pangan sebesar Rp108,8 triliun.
"Reformasi fiskal harus terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan, melanjutkan penguatan belanja berkualitas, serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati," jelas dia.
Dengan mencermati tantangan dan agenda pembangunan serta upaya reformasi fiskal yang komprehensif, maka postur RAPBN 2024 sebagai berikut:
- Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp0,4 triliun.
- Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.446,5triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun.
- Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif.
- Defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB atau sebesar Rp522,8 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
