Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, tujuan GNPIP yang akan dilaksanakan di berbagai daerah ini ialah menurunkan tingkat inflasi pangan yang pada Juli 2022 lalu sudah tercatat sebesar 11,9 persen.
"Target kita adalah bagaimana menurunkan inflasi pangan yang tadi 11,9 persen menjadi kembali ke lima persen. Target kita adalah itu," ungkapnya dalam acara Kick Off GNPIP Sumatra Utara, Rabu, 31 Agustus 2022.
Lebih lanjut, untuk mencapai target tersebut, terdapat tujuh program GNPIP yang merupakan penjabaran arahan dan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Pangan baru-baru ini.
Pertama ialah optimalisasi anggaran kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk operasi pasar dan stabilisasi harga serta untuk menjaga daya beli.
"Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk melakukan hal ini. Tentu saja ini merupakan payung hukum bagi upaya pengendalian inflasi," kata Juda Agung.
Kedua, pentingnya kerja sama antardaerah. Ketiga, optimalisasi distribusi pangan strategis melalui subsidi ongkos angkut. Keempat penguatan ketahanan komoditas hortikultura dan pasokan pangan strategis lainnya.
Kelima, peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dan sarana produksi (Saprodi). Keenam, digitalisasi di dalam pertanian khususnya dari segi produksi termasuk dengan menggunakan internet of things (IoT) untuk pemupukan, pengairan dan sebagainya.
"Jadi ini di beberapa daerah BI sudah memiliki pilot project. Kita juga sudah punya namanya penggunaan internet of things, penggunaan digitalisasi di dalam produksi pertanian," ucapnya.
Ketujuh, memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan karena inflasi pangan ini harus diatasi secara bersama.
| Baca juga: Luhut Waspadai Tingginya Inflasi dari Pangan dan BBM |
Di tempat yang sama, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mengatakan bahwa inflasi di Sumatra Utara pada Juli 2022 mencapai 5,65 persen. Hal ini disebabkan oleh pasokan cabai dan bawang merah yang terlalu banyak disebar ke berbagai daerah dan tidak terkendali.
"Kita itu cabai dan bawang merah surplus loh. Tapi kenapa bisa inflasi padahal surplus. Jadi saya cari tahu dan ternyata kita banyak menjual ke berbagai daerah pakai tengkulak. Makanya enggak terkendali malah buat di kita sendiri inflasi," kata Edy.
Ke depan, dia menegaskan bahwa para petani cabai dan bawang merah tidak perlu risau dan jangan lagi menjual produk mereka kepada tengkulak. Edy akan menugaskan BUMD untuk menyerap produk petani sehingga pasokan cabai dan bawang merah di Sumatra Utara dapat terkendali dan menurunkan angka inflasi.
Perlu diketahui, pada kegiatan GNPIP di Sumatra Utara ini, akan dibuka kawasan klaster komoditas holtikultura untuk cabai merah dan bawang merah sebagai komoditas yang menjadi andil utama inflasi di Sumatra Utara.
Selain itu, akan dilakukan juga pelaksanaan kerja sama antar daerah untuk pemenuhan defisit pangan di Sumatra Utara melalui pemberian 77 ribu bibit cabai kepada kelompok tani dan pesantren. BI juga memberikan alat digital farming melalui Program Sosial BI kepada kelompok tani dan kelompok usaha bersama.
"Diharapkan melalui GNPIP ini dapat mendukung pemulihan ekonomi, menjaga stabilitas inflasi serta menumbuhkan semangat kolaborasi agar inflasi terkendali, ekonomi tumbuh, dan Indonesia maju," harapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
