"Indeks inklusi keuangan Indonesia 2019 baru sebesar 76 persen, masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya," ungkap Jokowi dalam Rakornas TPAKD 2020 secara virtual di Jakarta, Kamis, 10 Desember 2020.
Pada awal tahun ini Jokowi juga sempat menyinggung masalah indeks inklusi keuangan nasional yang masih tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya. indeks inklusi keuangan di Singapura misalnya, sudah mencapai 98 persen. Kemudian Malaysia 85 persen dan Thailand 82 persen.
Oleh karena itu ia dengan tegas menetapkan target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024. Terkait hal ini, ia meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk meningkatkan inklusi keuangan di sejumlah daerah yang masih pasif.
"Tingkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah yang masih pasif, terutama untuk rakyat kecil dan UMKM. Data yang saya terima per September 2020 terdapat sebanyak 73,7 persen kredit bank umum ada di Pulau Jawa," ucapnya.
Terkait hal tersebut, Jokowi juga meminta seluruh pihak untuk meningkatkan berbagai program. Di antaranya program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro, Bank Wakaf Mikro (BWM), dan lainnya.
"Ini harus terus ditingkatkan penyerapannya, harus ditingkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kelas UMKM kita," tutur Jokowi.
Di samping itu, ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk melakukan cara-cara extraordinary dan agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan minat, meningkatkan kepercayaan terhadap industri keuangan.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut perlu diupayakan dengan kerja keras dan cara-cara yang inovatif, bukan rutinitas seperti biasanya. Apalagi di saat menghadapi krisis perekonomian akibat pandemi covid-19 seperti saat ini.
"Kita harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa, harus cepat, harus inovatif agar perekonomian nasional segera pulih dan bahkan mampu bangkit lebih cepat dibandingkan negara-negara lain," pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
