Ilustrasi QR atau Quick Response Indonesia Standard (QRIS). Foto ; AFP.
Ilustrasi QR atau Quick Response Indonesia Standard (QRIS). Foto ; AFP.

BI Rancang Penyaluran Wakaf Terintegrasi QRIS

Ekonomi Bank Indonesia wakaf
Husen Miftahudin • 08 Oktober 2020 23:22
Jakarta: Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng mengatakan salah satu upaya untuk meningkatkan kegiatan wakaf di Indonesia diperlukan transparansi. Seluruh proses wakaf mulai dari penyaluran wakif kepada nazir hingga penggunaannya untuk sektor produktif perlu menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
 
"Hal ini sangat penting dilakukan agar kredibilitas proyek serta kepercayaan dari masyarakat senantiasa akan terjaga. Sehingga mereka yakin bahwa proyek-proyek yang dibiayai memang benar-benar dilakukan secara profesional sehingga mereka tertarik dan juga mendonasikan dana-dananya untuk keperluan wakaf dan pengembangan di sektor riil," ujar Sugeng dalam High Level Seminar on Waqf secara virtual di Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2020.
 
Selain itu, upaya peningkatan kegiatan wakaf juga dilakukan dengan digitalisasi. Mekanisme penyaluran wakaf baik untuk tujuan sosial maupun komersial melalui Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) juga perlu mengoptimalisasi teknologi digital.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Terkait dengan hal ini, Bank Indonesia telah meluncurkan QRIS (QR Code Indonesian Standard) yang saat ini telah banyak digunakan untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah," paparnya.
 
Terkait hal ini, Sugeng berencana untuk merancang kegiatan termasuk penyaluran wakaf terintegrasi dengan menggunakan fasilitas pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, maupun mobile banking atau QRIS. Terlebih kini QRIS telah memiliki fitur tanpa tatap muka.
 
"Dengan fitur tanpa tatap muka ini, tentu juga akan memberikan kemudahan dengan memberikan layanan dan juga bisa menjaga kesehatan, serta memberikan keamanan sesuai dengan protokol physical distancing," urai dia.
 
Di sisi lain, Sugeng mengakui bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dari sisi permintaan (demand), potensi ekonomi dan keuangan syariah sangat besar lantaran mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim.
 
"Indonesia juga memiliki lebih dari 20 ribu pesantren, dan yang di situ ada dua juta santri. Hal ini tentunya menjadi satu potensi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ke depan," ucap Sugeng.
 
Dari sisi suplainya, Indonesia saat ini sudah memiliki 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Serta Ada sekitar 4.500 lembaga keuangan mikro syariah yang bisa dioptimalkan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan.
 
Mencermati kondisi dan perkembangan itu, sebut Sugeng, Bank Indonesia telah menyusun blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang terdiri dari tiga pilar.
 
Pertama, pemberdayaan ekonomi syariah antara lain melalui penguatan ekosistem halal value chain. Kedua, pendalaman pasar keuangan syariah yang salah satunya melalui penguatan instrumen keuangan sosial. Ketiga, penguatan riset dan edukasi.
 
"Dalam konteks ini terlihat bahwa optimalisasi wakaf perlu diawali dengan peningkatan literasi masyarakat. Setelah pemahaman masyarakat akan meningkat, tentu kita harapkan wakaf akan berkembang dan dapat mendukung penguatan ekosistem halal value chain," pungkas Sugeng.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif